Konawe Selatan, Sultrust.com – Layanan penyeberangan di Pelabuhan Amolengo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan dari masyarakat akibat amburadulnya manajemen penyeberangan.
Bagaimana tidak, masyarakat yang tiba di pelabuhan tersebut harus antri hingga 17 jam tanpa kepastian berangkat, sementara kendaraan yang masuk melalui jalur khusus (pintu keluar) diizinkan menyebrang lebih dulu.
Hal itu terjadi karena pihak petugas perhubungan mengabaikan dan terkesan merestui aktivitas para calo.
Budi Amin, salah seorang pengguna jasa penyeberangan membeberkan dugaan permainan busuk para calo dan oknum petugas pergi di Pelabuhan Amolengo.
Olehnya itu, Direktur Eksekutif Kadin Sultra ini mendesak pihak Kementerian Perhubungan agar segera mencopot Kepala Pelabuhan Amolengo.
Sebab, kata Budi Amin, Kepala Pelabuhan Amolengo telah melakukan pembiaran aktivitas para calo dan oknum petugas perhubungan tumbuh subur, sehingga merugikan masyarakat.
Pasalnya, masyarakat yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Amolengo harus antri selama 17 jam.
“Kita sudah antri dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam belum bisa menyebrang, padahal melalui jalur yang sebenarnya. Pemicunya adalah adanya oknum yang bermain memasukkan kendaraan di luar jalur, pihak perhubungan terkesan abai saja,” ujarnya, Sabtu 15 Juni 2024.
Sehingga, lanjut Budi Amin, aktivitas kongkalikong para calo dan oknum Dinas Perhubungan yang bertugas di Pelabuhan Amolengo telah merugikan pengguna jasa yang duluan tiba dan antri berjam-jam.
“Bisa dibayangkan orang antri dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Kasian ada anak-anak yabg sudah tidak bisa beristrahat dengan cukup,” ungkap Budi Amin.
Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak management Pelabuhan Amolengo.
Budi Amin meminta agar Kepala Pelabuhan dan seluruh petugas perhubungan yang bertugas di Pelabuhan Amolengo harus dievaluasi. Dan hadirkan petugas pelabuhan yang lebih kompeten serta bertanggung jawab.
Buruknya manajemen layanan Pelabuhan Amolengo membuat pengguna jasa merasa dirugikan. Bayangkan saja, antri selama 17 jam, mulai dari pukul 08.00 Wita hingga 24.00 Wita, namun belum menyebrang juga. Sementara ada yang melalui jalur khusus tanpa antri langsung masuk.
