Kendari, Sultrust.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara, Hendrawan Sumus Gia, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, yang dinilainya tidak mendukung kepentingan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hendrawan menyebut beberapa kebijakan kontroversial Muhammad Yusup selama hampir satu tahun menjabat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggusuran 137 lapak UMKM di kawasan pelataran Tugu Eks Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kendari pada Mei 2024 tanpa solusi yang jelas.
“Kebijakan ini menunjukkan ketidakberpihakan Pj Wali Kota terhadap pelaku UMKM, yang mayoritas merupakan masyarakat Kota Kendari,” ujar Hendrawan, Sabtu (21/12/2024).
Selain itu, Hendrawan mengkritik pembangunan pedestrian di kawasan eks MTQ yang menelan biaya hingga Rp203 miliar.
Ia menilai proyek ini merugikan pemilik toko di sekitar kawasan tersebut karena mengurangi area parkir, sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pembeli.
“Akibat pembangunan pedestrian, median jalan di kawasan Jalan Edi Sabara juga dipersempit, yang justru memperparah kondisi lalu lintas di kota ini,” tambahnya.
Hendrawan juga menyoroti kebijakan Muhammad Yusup yang mengizinkan penambahan gerai Indomaret di Kota Kendari. Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan aspirasi pelaku UMKM yang sebelumnya ditahan oleh Wali Kota dan Pj Wali Kota sebelumnya.
“Penambahan gerai Indomaret yang masif ini mencederai pelaku UMKM lokal yang kesulitan bersaing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendrawan menyebut pengangkatan saudara kandung Pj Wali Kota, Anisa Laamba, sebagai Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Kendari pada Maret 2024 sebagai tindakan yang tidak sesuai aturan.
“Ini jelas melanggar aturan Perumda Pasar Kota Kendari. Bagaimana mungkin saudara kandung diangkat sebagai petinggi tanpa mempertimbangkan etika pemerintahan?” tegas Hendrawan.
Hendrawan menyimpulkan bahwa satu tahun kepemimpinan Muhammad Yusup sebagai Pj Wali Kota Kendari merupakan sebuah “kecelakaan sejarah” bagi kota ini.
“Kebijakan yang diambil justru merugikan masyarakat. Saya berharap Wali Kota Kendari yang akan datang mampu memimpin dengan baik dan tidak mengulang kesalahan yang sama,” pungkasnya.
