Jakarta, Sultrust.com – Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) melancarkan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Aksi ini menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal yang dilakukan PT Wisnu Mandiri Batara (PT WMB) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Komando menuding PT WMB beroperasi di luar kawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Selain itu, Direktur PT WMB diduga terlibat dalam praktik “dokumen terbang” atau penggunaan dokumen perusahaan lain untuk mendukung aktivitas tambang di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo.
Ketua Komando, Abdi, menyebut pihaknya telah mengantongi bukti keterlibatan Direktur PT WMB dalam praktik tersebut.
“Kami telah mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan Direktur PT Wisnu Mandiri Batara. Ia juga diduga kuat menjadi fasilitator ‘dokumen terbang’ (dokter) bagi PT Tristaco Mineral Makmur serta perusahaan-perusahaan tambang ilegal lain yang beroperasi di Blok Morombo, Konawe Utara,” ujar Abdi, Jumat (26/9/2025).
Dalam aksinya, Komando juga mendesak Dirjen Minerba agar menolak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT WMB. Mereka menilai perusahaan tersebut melakukan pertambangan secara ilegal, terstruktur, sistematis, dan masif di luar kawasan IPPKH.
“PT WMB diduga sudah tidak memiliki cadangan ore nikel yang sah sesuai wilayah izinnya. Ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas tambangnya berlangsung di luar IUP yang dimiliki,” tegas Abdi.
Komando juga meminta Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang PT WMB.
“Kami menilai praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama. Namun anehnya, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Polda Sultra. Kami kecewa, seolah aparat penegak hukum tutup mata,” kata Abdi.
Komando menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga Direktur PT WMB ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga menolak keras jika pengajuan RKAB PT WMB disetujui Kementerian ESDM. (*)
