Kendari, Sultrust.com — Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Kendari menyoroti tajam kinerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Binwasnaker & K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Mereka menilai lembaga pengawas ketenagakerjaan itu bekerja tanpa transparansi dan berpotensi membuka ruang kongkalikong dengan perusahaan.
Kecurigaan ini bermula dari enam laporan dugaan pelanggaran hak pekerja yang diajukan SBSI Kendari, namun hingga kini tidak pernah ada kejelasan mengenai progres pemeriksaannya. Ketua SBSI Kendari, Iswanto Sugiarto, S.H., M.M., menyebut pihaknya justru dibuat seolah dipermainkan.
“ada 6 aduan yang kami masukan, Yaitu PT. VDNI, PT. BGM, PT. Pastika, Mie Gacoan, CV Putramas Mandiri dan Wixel Hotel Kendari,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Iswanto mengaku sudah mendatangi langsung kantor Binwasnaker & K3 untuk mencari kepastian. Namun, ia justru diarahkan oleh Kepala Bidang untuk bertanya kepada anggota staf dengan alasan mereka yang menangani pemeriksaan. Respons itu dinilai janggal dan semakin menegaskan dugaan bahwa ada informasi yang ditutup-tutupi.
“Sebagai LKS Tripartit Pemerintah harus transparan kepada kami karna kami ini mitra, jangan ada yang ditutupi karna ini menyangkut kesejahteraan pekerja,” Tegasnya.
Kecurigaan SBSI makin menguat setelah Iswanto mengungkap adanya pesan WhatsApp yang dikirim Kabid Binwasnaker kepadanya. Pesan itu meminta agar SBSI mencabut laporan terkait Wixel Hotel Kendari.
“Saya Dikirimkan pesan untuk mencabut laporan Wixel Hotel Kendari sedangkan hasil pemeriksaan tidak ada, saya juga masih menduga Wixel Hotel Kendari masih melakukan upah di bawah UMK Kendari,” Pungkasnya.
Olehnya itu,SBSI Kendari meminta Disnakertrans Sultra segera membuka proses pemeriksaan secara transparan dan melibatkan serikat buruh sebagai mitra resmi pemerintah.
Iswanto menegaskan, jika ketertutupan ini terus berlangsung, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Sultra dan mendesak Gubernur untuk mencopot Kepala Dinas dan Kabid Binwasnaker & K3.
Ia menambahkan, hubungan pemerintah dan serikat buruh seharusnya berjalan beriringan, bukan saling menutup informasi, demi memastikan pengawasan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara berjalan adil dan berpihak pada pekerja.
Sementara sampai berita ini diterbitkan, Redaksi masih berusaha mengonfirmasi pihak Binwasnaker & K3 Sultra terkait tudingan tersebut. (*)
