SULTRUST.ID : Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) semakin memperluas area pemblokiran ruas jalan provinsi di Kecamatan Landono dan Angata yang tak kunjung dilakukan perbaikan.
Jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Tapi sampai saat ini belum ada langkah konkrit, sementara masyarakat menunggu kebijakan dan tindakan oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, Hendrawan Sumus Gia mengatakan, aksi pemblokiran jalan di Sultra sudah sering dilakukan dari tahun ke tahun, dan berhenti ketika ada janji dari pihak terkait.
“Aksi ini sudah sering dilakukan dari tahun ke tahun, dan selalunya aksi itu berhenti ketika ada janji-janji dari pemangku kepentingan, baik DPRD sendiri yang akan menganggarkan, maupun janji dari wakil bupati sendiri yang akan memperjuangkan secara langsung aspirasi itu di depan gubernur. Namun sampai saat ini jalanan itu tidak kunjung diperbaiki, bahkan banyak mengakibatkan korban jiwa akibat kerusakan jalan yang sangat parah,” kata Hendrawan Sumus Gia, Rabu 23 November 2022.
Lanjutnya, ia juga menyayangkan komentar Gubernur Sultra Ali Mazi, yang mengatakan akan mengancam pidana masyarakatnya yang melakukan aksi pemblokiran jalan tersebut
“Kita juga menyayangkan komentar gubernur yang mengatakan bahwa sebaiknya warga bersurat dulu, bahkan mengancam pidana kepada masyarakat yang melakukan pemblokiran. itu sangat tidak tepat,” ucapnya
Menurut dia, aksi demonstrasi tersebut adalah luapan kekecewaan warga yang tidak pernah didengar atau ditanggapi secara serius apa yang menjadi problem di masyarakat. Juga akibat jalan yang sudah bertahun-tahun rusak ini menyebabkan inflasi di daerah itu
“Aksi demonstrasi itu adalah luapan kekesalan rakyat terhadap ketidakpedulian Gubernur Ali Mazi terhadap kondisi warga di sana. Juga akibat rusaknya jalan, sehingga di wilayah Konsel itu terjadi kenaikan-kenaikan harga atau inflasi,” sebutnya
Untuk itu, ia menyinggung anggaran triliunan yang dikeluarkan pemerintah habis karena hal yang tidak terlalu penting untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya patung yang akan dibangun di Bundaran Gubernur di Anduonohu, perpustakaan nasional, gedung baru gubernur, padahal kantor-kantor dinas itu masih banyak yang baru.
“Apakah bangunan-bangunan megah itu bisa mencegah atau berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat? Tidak, kesejahteraan rakyat itu berkorelasi langsung dengan jalan yang baik, karena jalan yang bagus otomatis akses lebih mudah. Kemudian distribusi pertanian dan juga aksesibilitas warga untuk dari satu ke tempat lainnya bisa lebih cepat sehingga tidak banyak memakan biaya. Oleh karena itu gubernur tidak boleh ber alibi dengan cara apapun, rakyat butuh kebijakan kongkrit. Rakyat tidak butuh lagi hanya sekedar janji-janji,” tutupnya.
Laporan : Salman
Editor : Run
