Kendari, Sultrust.com – Jaringan Demokrasi Rakyat Sulawesi Tenggara (JANGKAR SULTRA) mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bombana dari jabatannya, menyusul tindakan yang diduga menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi saat aksi unjuk rasa di Kabupaten Bombana.
Desakan ini juga didasari oleh sorotan publik terhadap sikap Kapolres Bombana yang dinilai terkesan arogan dan represif dalam menghadapi massa aksi.
Aksi yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mata Oleo pada 2 Juni 2026 tersebut bertujuan menyuarakan tuntutan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mata Oleo. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun serta dokumentasi dan video yang beredar, aksi tersebut diwarnai ketegangan yang memunculkan dugaan adanya tindakan yang menghambat penyampaian aspirasi mahasiswa.
Menurut JANGKAR Sultra, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius Bidang Propam Polda Sultra. Terlebih, menurut informasi yang dihimpun, sorotan terhadap sikap Kapolres Bombana dalam menghadapi massa aksi bukan kali pertama muncul di ruang publik.
Karena itu mereka meminta agar Polda Sultra segera melakukan pemeriksaan yang objektif dan transparan guna memastikan setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak demokratis masyarakat.
Ketua Harian JANGKAR SULTRA, Malik Botom, menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak sipil warga negara.
“Kami menilai peristiwa ini harus disikapi secara serius oleh Kapolda Sulawesi Tenggara. Jika benar terdapat tindakan yang menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Malik Botom pada media ini, Kamis (4/6/2026).
Kata Malik, mahasiswa yang turun ke jalan sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat Bombana yang selama ini mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur jalan. Karena itu, substansi tuntutan seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, bukan justru memunculkan polemik mengenai kebebasan berpendapat.
“Mahasiswa hadir membawa suara rakyat. Mereka menyampaikan persoalan yang nyata dirasakan masyarakat. Ketika ruang penyampaian aspirasi tersebut justru mendapat hambatan, maka publik berhak mempertanyakan komitmen aparat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aktivis HMI Cabang Kendari tersebut menilai bahwa jabatan Kapolres merupakan posisi strategis yang menuntut kemampuan menjaga keamanan sekaligus menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolres Bombana dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Kami mendesak Kapolda Sultra untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan terbuka terhadap peristiwa ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun tindakan yang tidak profesional, maka pencopotan dari jabatan merupakan langkah yang patut dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab institusi kepada publik,” kata Malik.
JANGKAR Sultra juga menegaskan bahwa akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah konkret dari Polda Sulawesi Tenggara. Institusi kepolisian harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ruang demokrasi serta menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi maupun tindakan yang berpotensi menghalangi kebebasan berekspresi.
“Kami tidak ingin peristiwa seperti ini kembali terulang. Kepolisian harus berdiri sebagai pelindung hak-hak warga negara, bukan menjadi pihak yang dipersepsikan membatasi ruang demokrasi. Karena itu, kami mendesak Kapolda Sultra dan Propam Polda Sultra untuk bertindak tegas, objektif, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” Tutupnya. (*)
