Kendari, Sultrust.com — Peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tak sekadar menjadi ajang seremonial bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara (Sultra). Bagi organisasi ini, momentum tersebut menjadi ruang refleksi atas arah pemerintahan yang dinilai kian melenceng dari semangat perjuangan dan nurani rakyat.
Ketua PKC PMII Sultra, Awaludin Sisila, menilai semangat pemuda untuk memperjuangkan keadilan kini justru berhadapan dengan wajah kekuasaan yang semakin jauh dari nilai kemanusiaan.
Salah satu yang ia soroti ialah rencana pembangunan Markas Komando (Grup 5) Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan. Proyek yang awalnya disebut akan menempati 200 hektare lahan, kini kabarnya meluas hingga 500 bahkan 1.000 hektare di wilayah Lainea dan sekitarnya.
Menurut Awaludin, pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari agenda pertahanan nasional itu tak seharusnya mengorbankan hak hidup masyarakat yang telah lama bermukim dan menggarap lahan di kawasan tersebut.
“Kami tidak menolak penguatan pertahanan negara, tetapi pembangunan Mako Kopassus di Konsel jangan sampai menjadi amputasi hak hidup warga. Banyak masyarakat yang telah menggarap dan bermukim di lahan tersebut jauh sebelum wacana proyek ini muncul,” ujar Awaludin Sisila dalam refleksi Sumpah Pemuda di Kendari, Senin (27/10/2025).
Lanjut, Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam penetapan status lahan serta menjamin relokasi dan kompensasi yang adil bagi warga terdampak.
“Negara tidak boleh hadir dengan wajah keras kepada rakyat kecil. Semangat Sumpah Pemuda justru menuntut keadilan sosial dan keberpihakan kepada yang lemah,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, PMII Sultra juga menyinggung langkah Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), yang baru-baru ini melantik sejumlah pejabat eselon. Di antara mereka, terdapat mantan narapidana kasus korupsi yang kembali diberi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sultra.
Bagi Awaludin, keputusan tersebut mencederai semangat reformasi birokrasi dan menodai moralitas pemerintahan.
“Bagaimana mungkin seorang mantan napi korupsi kembali diberi amanah memimpin birokrasi? Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi soal nurani publik. Pemerintah seolah menormalisasi dosa struktural yang seharusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda,” katanya.
Ia menilai, praktik semacam itu hanya akan mengikis makna Sumpah Pemuda yang sejatinya mengajarkan kejujuran dan integritas dalam membangun bangsa.
“Kita berbicara tentang persatuan dan kemajuan bangsa, tapi di sisi lain integritas pejabat publik justru dilegalkan untuk jatuh lebih rendah,” tambahnya.
Menutup refleksi tersebut, Awaludin menyerukan agar generasi muda kembali pada nilai dasar perjuangan: keberanian menegakkan keadilan dan melawan kemunafikan kekuasaan.
“Sumpah Pemuda bukan teks upacara, tapi semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan kemunafikan kekuasaan. Kami menyerukan agar pemuda Sultra berdiri di barisan rakyat, bukan di balik meja pejabat,” Pungkasnya. (*)
