Praktek pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin menggila. Apalagi melibatkan lingkaran kekuasan hingga aparat penegak hukum.
Terbukti, beberapa hari ini publik dikejutkan dengan penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Penggeledahan itu terkait izin salah tambang di bumi anoa.
Senada dengan itu, Kordinator Presidium Forum Pemerhati Tambang (Format) Sultra menyoroti aktifitas penambangan di daerah Kolaka Utara (Kolut), tepatnya di Desa Sulaho yang dilakukan PT Mining Maju.
Status Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut masih tahap eksplorasi seluas 227 hektare dan telah berakhir.
Jaswanto meminta Kejati untuk mengusut dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum petinggi kepolisian daerah dan pusat yang membekingi praktek ilegal tersebut.
“Kita apresiasi yah langkah dari kejaksaan membasmi para mafia tambang di Sultra, apa yang dilakukan di Dinas ESDM harus juga masuk ke ranah kepolisian, karena banyak terindikasi oknum petinggi Polda dan Mabes yang turut menerima gratifikasi dari penambang ilegal.
Advokat muda di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini juga menegaskan, pihaknyadalam akan segera melaporkan penambangan di areal IUP PT. Mining Maju ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri, terkait indikasi oknum petinggi kepolisian yang membekingi aktifitas ilegal di Kolaka Utara.
“Dalam waktu dekat kami akan laporkan di KPK dan Propam Mabes Polri terkait aktifitas penambangan di lahan kordinasi tersebut, karena jika ini tetap dibiarkan negara semakin merugi dan kawasan hutan semakin rusak,” tutupnya. (m2/ik)
