Rencana kedatangan tiga Mentri Kabinet Jokowi di Sultra mendapat respon dari Konsorsium Pemuda Mahasiswa (KPM) Sultra, yang akan menggelar aksi penolakan, pada Selasa (30/3).
Aksi penolakan tersebut akan digelar di Gerbang Ranomeeto sampai Hotel Clarion Kendari.
KPM Sultra menganggap kedatangan tiga mentri Kabinet Kerja Jokowi tersebut sangat berpotensi mengubah beberapa perkara lingkungan yang ada di Sultra. Diantaranya perkara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), investasi di bidang pariwisata dan eksploitasi mayarakat Sultra terkhusus masyarakat Konawe Utara (Konut).
Jendlap KPM Sultra, Awaluddin menyebutkan, ada empat point tuntutan dalam aksi penolakan tersebut. Yakni, negara harus mencabut izin perusahaan yg Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah dan menambang tanpa IPPKH.
Selanjutnya, kata Awaluddin, negara gagal dan lambat menjadikan Sultra sebagai sentral pembangunan dan investasi di bidang pariwisata, padahal Sultra mempunyai potensi di bidang pariwisata.
KPM juga meminta kepada menteri BUMN untuk tidak hadir d bumi anoa, sebelum eksploitasi masyarakat Konut yang berlarut-larut sampai saat ini dihentikan.
“Terakhir, kami meminta kepada negara untuk segera menyelesaikan konflik antara masyarakat Konkep (pemilik tanah adat), sebagai lahan berkebun dengan PT. Gema Kreasi Perdana (GKP),” tegas Awaluddin, Senin 29/3). (p2/mr)
