Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
News

BI Sultra Dorong Pemkot Kendari Percepat Digitalisasi Transaksi Daerah untuk Tingkatkan Efisiensi dan Daya Saing

1053
×

BI Sultra Dorong Pemkot Kendari Percepat Digitalisasi Transaksi Daerah untuk Tingkatkan Efisiensi dan Daya Saing

Share this article
Plh KPw BI Sultra, Thathit Suryono, saat menekankan pentingnya komitmen Pemkot Kendari dalam memperkuat sistem pembayaran nontunai. // Dok : ist
Example 468x60

Kendari, Sultrust.com – Digitalisasi transaksi keuangan daerah kembali menjadi perhatian serius Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Perwakilan BI Sultra, Thathit Suryono, menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam memperkuat sistem pembayaran nontunai guna meningkatkan efektivitas penerimaan dan belanja daerah.

Example 300x600

Pernyataan itu disampaikan Thathit saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sirida (Sistem Informasi Retribusi Daerah) bagi para camat dan lurah se-Kota Kendari di Aula KPw BI Sultra, Selasa (28/10/2025). Ia mengungkapkan, capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Kendari pada semester I tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi.

“Ini capaian positif yang perlu kita apresiasi. Namun tentu masih perlu diperkuat bersama agar kualitas penerimaan dan belanja daerah bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

Data BI mencatat, indeks ETPD Kendari meningkat dari 94,9 persen menjadi 96,3 persen dibandingkan semester sebelumnya. Capaian ini menandakan semakin luasnya penerapan sistem pembayaran digital di lingkungan Pemkot Kendari.

Dari sisi penerimaan, BI mendorong agar realisasi pembayaran daerah diperkuat melalui penggunaan QRIS, virtual account, serta perluasan kerja sama dengan marketplace dan retailer untuk mempermudah transaksi pajak maupun retribusi daerah.

“Harapannya QRIS dinamis bisa dimaksimalkan di tahun ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat untuk membiasakan pembayaran nontunai juga harus terus digencarkan,” tambahnya.

Sementara dari sisi belanja daerah, BI menilai masih diperlukan optimalisasi dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

“Saat ini baru 18 OPD yang melakukan pembelanjaan melalui KKPD, dan aktivitas transaksinya masih tergolong rendah. Padahal, penggunaan KKPD dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran,” jelas Thathit.

BI Sultra juga menyoroti potensi besar digitalisasi dalam sektor retribusi kebersihan. Melalui kerja sama dengan Pemkot Kendari, BI tengah menggagas kompetisi antar-kecamatan, petugas retribusi, dan pelaku usaha wajib retribusi teraktif untuk mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital.

“Kami berharap langkah ini dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk lebih tertib dalam pembayaran retribusi sampah,” katanya.

Selain itu, BI Sultra mengapresiasi upaya Pemkot Kendari yang telah meluncurkan sistem parkir digital sebulan lalu. Sebagai bentuk dukungan nyata, BI menyerahkan 400 rompi parkir bagi petugas lapangan guna mendukung penerapan sistem pembayaran nontunai.

“Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Pembayaran parkir bisa dilakukan melalui QRIS atau aplikasi mobile banking,” katanya

Lebih jauh, Thathit menegaskan bahwa penguatan digitalisasi transaksi tidak hanya meningkatkan efisiensi keuangan daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing digital Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data BI, Indeks Daya Saing Digital (Digital Competitiveness Index) Sultra tahun 2024 mencapai 37,8, sedikit di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 38,1. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Sultra mencatat skor 43,49, berada pada kategori cukup.

“Kita perlu bersama-sama meningkatkan indeks digital masyarakat Sultra agar siap menghadapi era ekonomi digital, sekaligus memperkuat kualitas Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.

Langkah-langkah yang ditempuh BI Sultra tersebut menunjukkan bagaimana lembaga ini terus memainkan peran sentral dalam mendorong percepatan digitalisasi ekonomi daerah, tak hanya demi efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang adaptif, transparan, dan berdaya saing tinggi. (*)

Example 300250
Example 120x600