Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sultra mendesak KPK RI agar segera membentuk tim, guna menginvestigasi anggaran sebesar Rp470 miliar, yang direfocusing untuk penangan Covid-19 di Sultra.
Dalam keterangan pers yang diterima Sultrust.id, Korlap FAMHI sultra, M. Jibril memimta KPK agar segera turun di Sultra untuk mengaudit anggaran pengadaan masker di BPBD, senilai Rp7 miliar.
Jibril kembali mendesak KPK, agar memanggil dan memeriksa Gubernur Sultra, Ali Mazi dan mantan Kepala BPBD provinsi serta Kadis Kesehatan Provinsi Sultra dalam kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan masker di bumi anoa.
“Salah satu yang sangat krusial di Sultra adalah dugaan korupsi anggaran pengadaan masker, yang diduga kuat melibatkan Gubernur Sultra, eks. Kepala BPBD dan Kadis Kesehatan,” ujar M. Jibril, Kamis (11/3).
Lebih lanjut, Ia mengatakan, bahwa anggaran Rp7 miliar yang dialokasikan kepada BPBD untuk penanganan Covid dan pengadaan masker, diduga realisasinya fiktif.
“Kami yakin banyak oknum pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi anggaran Covid-19 ini,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sultra, Ridwan Badalla membantah dan memastikan, bahwa pengadaan masker yang dipersoalkan sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh dinas teknis.
“Saya kira itu dugaan. Kebenarannya itu tidak ada,” ucapnya, saat dikonfirmasi via telepon.
Ridwan juga menambahkan, Gubernur Sultra tak melakukan intervensi. Lembaga teknis atau instansi terkait yang menentukan proses pengadaan masker tersebut. (p2/mr)
