Gubernur Sultra, Ali Mazi kembali mendapatkan sorotan pedas dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Kendari. Usai mengkiritik mega proyek Jalan Kendari-Toronipa yang diuga sarat akan praktik korupsi dalam pembangunannya, kini organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) ini kembali menemukaan beberapa kegiatan pribadi Gubernur Sultra yang dinilai terlalu berlebihan dalam memanfaatkan jabatannya.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Kendari, Sulkarnain mengatakan, berdasarkan hasil penelusurannya bersama tim di lapanganan, pihaknya menemukana adanya beberapa aktivitas pribadi Gubernur Sultra yang diduga menggunakan alat berat milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, yang terparkir di Kantor Dinas SDA dan Bina Marga.
Sulkarnain menyebutkan, kegiatan pribadi Gubernur Sultra yang dimaksud ditemukan di beberapa titik, yakni di sekitar villa pribadi Ali Mazi (Toronipa), di belakang tugu religi dan di sekitar Jayanti yang sedang dilakukan penggusuran, nampak semua aktivitas itu menggunakan alat berat Pemprov Sultra.
Menurutnya, Gubernur Sultra terlalu berlebihan memanfaatkan akhir masa jabatannya. Sebab, tidak semestinya fasilitas daerah yang harusnya hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pemerintahan, justru digunakan pada proyek pribadi di beberapa titik.
“Itu Pak Ali Mazi terlalu berlebihan mamanfaatkan sisa masa jabatannya, sangat tidak wajar kalau alat berat milik daerah digunakan pada proyek pribadi, seperti yang saya temukan di beberapa titik,” ujar pria yang populer dengan sapaan Sul, Minggu (4/4).
Lebih lanjut, dia menyebutkan, bahwa pemanfaat aset milik Pemprov Sultra untuk kepentingan pribadi gubernur, sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Bagaimana tidak, ruas jalan provinsi di beberapa kabupaten di Sultra yang kondisinya rusak parah justru dibiarkan tetap rusak, hingga memicu kemarahan masyarakat dengan melakukan pemalangan jalan, dan tidak menggunakan bukan alat berat milik Pemprov. Seperti yang terjadi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe beberapa bulan lalu.
“Itu di beberapa kabupaten yang jalannya rusak parah tidak diperhatikan gubernur, seperti yang di Jalan Poros Lambuya-Motaha , saat warga dan teman-teman aktivis palang jalan, pas dilakukan penimbunan bukan alat milik Pemprov juga yang dipakai. Inikan sangat ironis,” ungkap Sul dengan nada suara yang tinggi.
Selain itu, mantan Kabid PAO HMI itu juga menambahkan, jalan poros Andoolo-Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) ampai hari ini masih dilakukan blokade alan dan penanaman pohon pisang, sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan yang berlarut-larut.
Di situ (di Konsel), lanjutnya tidak ada juga alat berat milik Pemprov yang diturunkan, justru dipakai untuk urusan pribadi gubernur.
“Kasihan masyarakat tak diprioritaskan. Justru kepentingan pribadi gubernur yang diutamakan. Inikan menggambarkan, jika pemimpin kita tak pro rakyat, dan jelas sudah menyalahi sumpah jabatannya,” katanya.
Sul menekankan kepada Kepala Dinas Bina Marga agar tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai salah satu perangkat daerah secara konstitusional, dan tidak berlebihan menuruti keinginan gubernur.
“Kami harap Kadis Bina Marga janganlah terlalu berlebihan turuti kehendak pribadi Pak Ali Mazi, jalankan saja tugasnya sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
HMI Cabang Kendari kini sudah mengumpulkan sejumlah bukti penggunaan alat milik Pemprov untuk kepentingan pribadi gubernur. Kini, tinggal menunggu kelengkapan dokumen lainnya, untuk selanjutnya dipresure lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra, Abdul Rahim yang dikonfirmasi via selulernya tak mengangkat panggilan telepon dari Sultrust.id.
Begitu pula pesan singkat permintaan wawancara yang dikirimkan via WhatsApp juga tak ditanggapi Kadis SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra. (p2/mr)
