Gubernur Provinsi Sultra didesak segera mencopot Kepala Dinas Sosial Armunanto, karena diduga mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan Paslon tertentu di daerah yang menggelar Pilkada serentak.
Desakan tersebut datang dari Aman Center. Lembaga ini menerima informasi dari masyarakat di beberapa kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak, bahwa Bansos dari Dinas Sosial Provinsi Sultra dipolitisasi untuk mendukung Paslon tertentu.
Direktur Aman Center, Laode Rahmat menjelaskan, masyarakat ditekan dan diintimidasi. Modusnya, bila mau mendapatkan Bannsos tersebut, maka harus mendukung calon tertentu.
“Berdasarkan laporan yang kami telusuri di lapangan, jadi masyarakat akan diberikan bantuan bila mendukung salah satu calon bupati,” ungkap Rahmat, Sabtu (24/11).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa mempolitisasi bantuan sosial merupakan salah satu cara Kadis di Pemprov untuk mendukung salah satu calon.
“Ini permainan oknum Kadis yang tidak bisa menahan ‘nafsu’ politik, sehingga membarter bantuan pemerintah provinsi dengan kepentingan politik,” jelasnya.
Rahmat juga menyebut Kadis Sosial merupakan Kadis yang suka berselancar politik.
“Sebaiknya gubernur mencopot Kadis Sosial karena sudah mempolitisasi bantuan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Rahmat menambahkan, gubernur sudah mewarning dari awal agar semua bantuan ke kabupaten yang menggelar Pilkada disalurkan dengan hati-hati.
“Imbauan gubernur dilawan dan memang Kadis Sosial ini Kadis yang paling jelek kinerjanya,” tambahnya. (p1/ik)
