Jakarta, Sultrust.com – Bursa calon Jaksa Agung Republik Indonesia kini memunculkan nama baru dari kalangan internal senior. Dr. Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha, seorang jaksa purnabakti dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di Korps Adhyaksa, disebut-sebut masuk dalam radar pengisian posisi tertinggi di institusi kejaksaan tersebut.
Sepanjang kariernya, Tjokorda dikenal memiliki portofolio yang lengkap. Ia menguasai berbagai lini krusial mulai dari bidang intelijen, tindak pidana khusus (pidsus), hingga perdata dan tata usaha negara (datun).
Pria kelahiran Denpasar, 25 Desember 1960 ini mengawali pengabdiannya pada tahun 1989 sebagai staf di Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung, Nusa Penida. Kariernya perlahan menanjak saat ia dipercaya menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Denpasar, hingga kemudian mengisi berbagai pos strategis di Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Agung RI.
Di tingkat daerah, Tjokorda tercatat pernah mengemban tugas sebagai Kepala Subseksi Pengamanan Investasi dan Produksi Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram, serta Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejaksaan Tinggi Bali.
Kapasitasnya di ranah hukum pidana khusus membuat Tjokorda ditarik ke tingkat nasional. Ia diberi tanggung jawab besar untuk menangani perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Tidak hanya itu, pada masa-masa awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tjokorda juga sempat diperbantukan sebagai jaksa di lembaga antirasuah tersebut.
Menjelang akhir masa baktinya, ia memfokuskan pengabdian di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Di bidang ini, ia bertugas selama bertahun-tahun hingga mencapai posisi terakhirnya sebagai Jaksa Ahli Utama Madya sebelum resmi purnabakti pada 1 Januari 2023.
Latar belakang pendidikan Tjokorda terbilang lintas disiplin. Ia sempat menempuh studi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, sebelum akhirnya mendalami hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga.
Melanjutkan pendidikan tingginya, ia meraih gelar Magister Manajemen dari West Coast Institute of Management and Technology, Australia, serta pascasarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Dedikasinya selama lebih dari 30 tahun di dunia penegakan hukum diakui oleh negara lewat penganugerahan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kompetensinya juga diperkuat oleh berbagai diklat teknis khusus, mulai dari penanganan korupsi, investigasi kehutanan, hukum lingkungan, hingga hak kekayaan intelektual.
Di luar aktivitasnya sebagai penegak hukum, Tjokorda didampingi oleh sang istri, Prof. Dr. Hj. Anna Mariana, SH., MH., MBA. Berbeda dengan sang suami, Anna bergerak di jalur akademis dan dikenal luas sebagai pemerhati serta pelestari tenun dan songket Nusantara.
Lahir di Solo pada 1 Januari 1960, Anna telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade waktunya untuk membina, mengembangkan, dan mempromosikan kain tradisional Indonesia. Bagi Anna, menjaga keberadaan wastra Nusantara adalah benteng penting dalam merawat identitas bangsa di tengah arus modernisasi.
”Mengedukasi dan memperkenalkan tenun serta songket tradisional kepada generasi muda adalah kewajiban. Ini adalah upaya agar warisan leluhur kita terus hidup, berinovasi, dan tidak punah digilas zaman,” ujar Anna pada 3 Juni 2026.
Kontribusi Anna di dunia wastra bahkan telah menjangkau ranah formal kenegaraan. Karya-karya kain tenun buatannya tercatat beberapa kali dikenakan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam berbagai agenda resmi.
Kombinasi rekam jejak Tjokorda di bidang hukum dan kontribusi Anna Mariana di sektor pelestarian budaya menjadikan pasangan ini memiliki rekam pengabdian yang kuat di bidang masing-masing. Kendati demikian, mekanisme pengisian posisi Jaksa Agung ke depan sepenuhnya tetap berada di bawah wewenang dan hak prerogatif Presiden. (*)
