Kendari, Sultrust.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari Beserta Gerakan Pembangunan (Gerbang) Kota Kendari mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali gelar aksi demonstrasi kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) RS. Provinsi Bahteramas terkait pengadaan Jasa Cleaning Service dan Security berbasis E- Katalog.
Desakan ini muncul menyusul laporan resmi yang dilayangkan oleh KSBSI Kota Kendari dan Gerbang Kota terkait Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa cleaning service dan jasa pengamanan Rumah Sakit Daerah Provinsi Bahteramas pada tanggal 21 Januari 2026 dan permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di anggap mandek sampai saat ini.
adapun tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut, yaitu mendesak kejati sultra untuk segera menaikan status kasus dugaan KKN RS. Bahteramas terkait pengadaan jasa security dan cleaning service menjadi tahap penyidikan dan melakukan penetapan tersangka.
Meminta dengan tegas kepada DPRD Provinsi Sultra untuk segera mengeluarkan rekomendasi terkait pengulangan serta melakukan RDP terkait pengadaan jasa security dan cleaning service RS Bahteramas yang tidak transparan
Serta Meminta kepada Gubernur Sultra untuk mendesak direktur RS bahteramas untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan jasa security dan cleaning service yang tidak transparan.
Ketua KSBSI Kendari Iswanto Sugiarto, menyayangkan sekaligus mempertanyakan fungsi DPRD Sultra dan Kejati Sultra karena lambatnya tindak lanjuti laporannya terkait Kasus Dugaan KKN dalam Pengadaan E Katalog jasa Cleaning Service dan jasa Security RS. Bahteramas serta permintaan RDP yang tak kunjung dilakukan oleh DPRD Sultra.
“sudah 2 Minggu lebih kami buat laporan tetapi belum ada kelanjutan atau informasi terkait perkembangan laporan kami,” ujarnya dalam aksi di depan Kejati Sultra pada Kamis, (5/2/2026).
“jadi ada dalam persoalan kami melibatkan instansi, yaitu Kejaksaan dalam hal ini dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan DPRD Sultra dari segi administrasi yang kami anggap cacat prosedur,” Lanjutnya.
Lanjut, ia juga menegaskan bahwa laporan yang diberikan di kejati Sultra, pihaknya menduga kuat ada kerugian negara terjadi didalamnya.
“Anggaran 4,4 M untuk cleaning service dan 1,9 M untuk Security itu merupakan dari negara dan peruntukannya harus jelas untuk pekerja, sehingga kami akan mengawal proses tersebut,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Gerbang Kota Risman Ariawan kecewa dengan wakil rakyat yang hanya menjanji-janji akan menggelar RDP namun tak kunjung terlaksana.
“Jujur kami kecewa dengan DPRD Sultra hari kami di janji tanggal 26 akan RDP setelah itu tanggal 6 tapi tak satupun ada kejelasan, DPRD itu wakil rakyat yang menampung aspirasi rakyat bukan menghindari rakyat,” tegasnya.
Iswanto, mengatakan KSBSI Kendari dan Gerbang Kota Kendari akan terus mengawal proses dugaan KKN yang terjadi di lingkup RS. Bahteramas terkait pengadaan jasa cleaning service dan security.
Lanjut, Ia juga berharap Gubernur Sulawesi Tenggara bapak Andi Sumangerukka untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini.
“Gubernur sebagai pimpinan tertinggi sultra harus turun tangan dalam persoalan ini kalau perlu tindak tegas dengan sanksi administratif bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan anggaran pemerintah,” pungkasnnya.
Keduanya menegaskan bahwa KSBSI Kendari dan Gerbang Kota akan menggelar aksi lanjutan dengan konsolidasi masa yang lebih besar apabila Rapat Dengar Pendapat tak kunjung dilakukan oleh DPRD untuk membahas serta menyelesaikan persoalan tersebut. (*)
