Kendari, Sultrust.com — Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara, Ridwan Badala, di media sosial memantik reaksi keras dari masyarakat Muna. Ucapan Ridwan yang menyebut, “Untung saya orang Raha, bukan orang Muna,” kini berujung laporan ke Polda Sultra.
Laporan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara, Hendrawan Sumus Gia, bersama sejumlah perwakilan pemuda Muna. Ia menilai pernyataan Ridwan mengandung unsur penghinaan terhadap martabat etnis Muna.
“Hari ini kami melaporkan Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badala, atas penghinaan yang merendahkan martabat suku Muna. Ini penting kita lakukan karena tidak boleh menormalisasi kata-kata rasis terhadap masyarakat,” ujar Hendrawan di Kendari, usai membawa laporannya ke Ditreskrimsus Polda Sultra, Rabu (15/10/2025).
Menurut Hendrawan, laporan tersebut merupakan langkah terukur setelah melihat respons luas publik di media sosial. Ia menilai, kalimat Ridwan yang disampaikan dengan nada sinis dan tawa itu melukai perasaan warga Muna, terutama karena diucapkan oleh seorang pejabat publik.
“Apalagi jabatannya sebagai kepala dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, yang seharusnya menjadi corong pemerintah untuk berkata-kata baik. Ini yang membuat kami merasa harus melaporkannya karena jabatannya semestinya memberi contoh yang baik,” kata Hendrawan.
Lanjut, KNPI Sultra memilih menempuh jalur hukum sebagai bentuk kedewasaan sosial. Ia menambahkan, laporan baru dilakukan hari ini karena sebelumnya situasi publik masih memanas.
“Kami suku Muna cukup bijak, tidak grasak-grusuk. Ini adalah tindakan dewasa kami. Kemarin-kemarin itu situasinya masih panas, jadi kami meredam dulu. Hari ini kami merasa waktu yang paling tepat,” ujarnya.
Selain itu, Hendrawan menegaskan bahwa langkah hukum diambil demi menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Tenggara.
“Kita cinta Indonesia, utamanya Sulawesi Tenggara. Tidak boleh ada kerusuhan dan gejolak, sehingga langkah hukum adalah yang paling tepat,” katanya.
Nada serupa disampaikan Dewan Pembina Mahasiswa Muna Muhammadiyah, Saharudin. Ia menilai persoalan yang dilaporkan bukan semata konflik personal, melainkan delik umum yang menyangkut penghinaan terhadap kelompok etnis.
“Yang kami adukan itu adalah delik umum. Terkait isu berdamainya Ridwan Badala dan Umar Bonte, itu masalah pribadi mereka. Karena Umar Bonte juga secara keseluruhan tidak mewakili masyarakat Muna,” ujarnya.
“Kami yang terhimpun dalam Pemuda dan Mahasiswa Muna Muhammadiyah sangat tersinggung dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Ridwan Badala,” imbuhnya.
Diketahui, persoalan bermula dari perdebatan antara Ridwan Badala dan anggota DPD RI, Umar Bonte, di media sosial TikTok. Keduanya saling klaim soal siapa yang menjaminkan pembebasan mahasiswa asal Sultra di Jakarta, yang sebelumnya ditahan karena kasus pengerusakan di Kantor Penghubung Sultra.
Dalam adu argumen itu, Ridwan melontarkan kalimat yang kini berujung laporan polisi.
Diakhir pernyataannya, KNPI Sultra berharap Gubernur Sultra turut memberi perhatian terhadap kasus ini.
“Saya pikir juga Pak Gubernur harus merespons ini,” Tutup Hendrawan. (*)
