Front Pemerhati Demokrasi dan Rakyat (FPDR) menyoroti kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Pasalnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini dinilai acuh dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
BK dinilai terkesan melindungi oknum anggota DPRD Koltim Fraksi NasDem, yang diduga melakukan tindakan asusila.
Koordinator FPDR, Jumardin mengatakan, BK terkesan tak menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga kasus yang mencoreng institusi dewan tersebut tak kunjung jelas prosesnya.
Menurutnya, BK DPRD Koltim harus memproses dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan berbagai element. Jika tidak, maka marwah institusi legislatif tercoreng dan bisa menimbulkan mosi tidak percaya di publik.
Olehnya itu, apabila BK tidak menindaklanjuti aspirasi tersebut, Jumardin memastikan FPDR dan lembaga lainnya akan kembali turun dengan jumlah yang lebih banyak lagi.
Jumardin mengungkapkan, bahwa masyarakat dan pemuda Koltim merupakan pihak yang dirugikan atas tindakan tak terpuji itu.
“Mereka (BK DPRD Kolaka Timur) terkesan acuh dan menutupi kasus ini, padahal sangat merugikan Kolaka Timur dan sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai respresentasi dan cerminan bagi pemuda dan masyarakat Koltim secara umum,” tegasnya, Selasa (16/3).
Bahkan, surat yang dilayangkan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa (Ikama) Kolaka Timur yang dimasukan pada 19 Februari 2021 juga belum diberikan tanggapan hingga saat ini. (p2/mr)
