Kendari, Sultrust.com – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali jadi sorotan setelah mengadakan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan periode 2024–2029.
Ketua DPRD Sultra dan tiga wakilnya kini masing-masing dibekali kendaraan mewah bermerek Hyundai Palisade 2025 adalah SUV 7-seater, dimana diketahui bahwa kendaraan tersebut tersedia di Indonesia dengan rentang harga Rp 943,8 Juta – 1,26 Milyar per unit.
Mobil-mobil dinas tersebut sudah diserahterimakan awal tahun ini. Beberapa kali, kendaraan berplat khusus unsur pimpinan DPRD Sultra tampak terparkir di lobi gedung dewan. Misalnya mobil dinas Wakil Ketua I La Ode Muhamad Frebi Rifai dengan nomor polisi DT 7, serta milik Wakil Ketua III Hj. Hasmawati berplat DT 9.
Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, tercatat paket pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk DPRD Sultra dengan pagu Rp5,589 miliar. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Namun, upaya konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Sultra, La Ode Butolo, tak membuahkan hasil. Staf dewan menyebut Butolo sedang berada di luar daerah. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp juga tidak direspons. Ketua DPRD La Ode Tariala serta dua wakilnya, Frebi Rifai dan Hasmawati, juga bungkam saat dihubungi wartawan.
Kebijakan pengadaan mobil dinas mewah itu langsung menuai kritik. Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin, menilai langkah DPRD Sultra mencerminkan rendahnya empati sosial para legislator.
“Pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD, prinsipnya bagaimana kemampuan daerah untuk melakukan kebijakan yang berbasis pemerataan dan mampu merespon harapan dan keinginan masyarakat,” kata Andi, Kamis (2/10/2025).
Andi Awaluddin menilai para pimpinan dewan justru menunjukkan sikap elitis.
“Tapi ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang saat ini sedang menyoroti bagaimana kemewahan fasilitas dan gaji besar yang diperoleh anggota DPR, saya pikir pengadaan ini menjadi cerminan bahwa anggota DPR utamanya unsur pimpinan tidak mempunyai empati sosial,” ujarnya.
Lanjut, menurut Andi, DPRD kini lebih mementingkan kenyamanan dan fasilitas ketimbang mendengarkan suara rakyat.
“Saya pikir itu sangat mencederai perasaan publik, dan ini menjadi buruk ketika sorotan publik harus mengarah kepada DPR lembaga legislatif. DPRD Sultra utamanya hari ini tidak punya kepekaan sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan, seandainya legislatif benar-benar peduli terhadap kondisi masyarakat, seharusnya ada revisi anggaran sejak awal.
“Namun ini dibiarkan, dinikmati, dan dianggap salah satu fungsi pelayanan,” tutur dosen Ilmu Politik UMK tersebut.
Ke depan, kata Andi, DPRD mesti belajar dari kritik publik agar tidak terus menghabiskan anggaran daerah untuk fasilitas mewah.
“Harusnya anggota atau unsur pimpinan DPRD Sultra berpikir bagaimana anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan memperkaya diri, memfasilitasi diri dengan kemewahan dan lain-lain,” katanya.
Lebih jauh Ia menegaskan, inti persoalan adalah absennya kepekaan sosial para legislator terhadap isu-isu publik.
“Poinnya adalah bagaimana kepekaan sosial anggota DPR, kepekaan terhadap isu-isu yang lagi panas-panasnya menjadi perhatian publik masyarakat Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana kinerja DPRD selama ini yang tidak mencerminkan representasi masyarakat, tidak mencerminkan harapan masyarakat,” pungkasnya. (*)
