Kendari, Sultrust.com — Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Pilgub Sultra) 2024 semakin dekat. Tahun ini, masyarakat Sultra akan memilih dari empat pasangan calon (paslon) yang siap bertarung dalam kontestasi demokrasi tersebut. Banyaknya jumlah paslon ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menentukan pilihannya.
Nukman, Wakil Ketua KNPI Sultra, mengingatkan pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak calon, bukan berdasarkan kekuatan finansial.
“Momentum lima tahunan ini harus dimanfaatkan untuk melahirkan pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak menghalalkan segala cara. Jangan sampai harga diri masyarakat dibeli hanya karena uang. Jika ada calon yang menggunakan politik uang, masyarakat harus memberi sanksi moral dengan menerima uangnya tetapi memilih kandidat lain,” tegas Nukman.
Tokoh pemuda Sultra itu juga menambahkan bahwa praktik politik uang merusak demokrasi. Menurutnya, calon yang mengandalkan kekuatan uang akan fokus mengembalikan investasinya jika terpilih, sehingga kebijakan yang diambil lebih condong pada keuntungan pribadi daripada kepentingan rakyat.
“Para calon yang berpolitik uang ini kelak hanya akan memikirkan cara mengembalikan modal kampanye mereka. Akibatnya, program pemerintahan tidak lagi berfokus pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada keuntungan pribadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nukman mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar lebih proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Bawaslu tidak boleh hanya menunggu laporan untuk bertindak. Semua instrumen pengawas, dari tingkat pusat hingga daerah, harus turun ke lapangan mengidentifikasi tim paslon. Jangan sampai lembaga pengawas justru ikut bermain untuk memenangkan salah satu calon,” tandas Nukman.
Sebagai langkah nyata, dalam waktu dekat Nukman bersama sejumlah kelompok pro-demokrasi akan mendeklarasikan pembentukan SATGAS Anti Politik Uang. Satgas ini akan bertugas memantau aktivitas para calon beserta tim kampanye mereka selama 24 jam.
“Jika kami menemukan praktik politik uang, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menindak tegas dengan aksi massa, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum,” pungkas Nukman dengan tegas.
