Kata “pasang badan” terhadap kepala desa yang dilontarkan Wakil Bupati (Wabup) Konawe Kepulauan (Konkep), Andi Muh. Lutfi terus berpolemik.
Pasca disoroti Sekertaris KNPI Konkep, Wabup Andi Muh. Lutfi mengklarifikasi maksud pernyataan “pasang badan” tersebut.
Kepada Sultrust.id, politisi Partai NasDem itu mengatakan, bahwa dirinya akan pasang badan kepada kepala desa yang telah menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan sesuai perundang-undangan. Termasuk pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Konkep.
Sedangkan kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan dan anggaran, dan tak bisa dibina lagi, maka dirinya akan mendorong aparat penegak hukum untuk memprosesnya.
Menanggapi pernyataan Wabup, Sekertaris DPD KNPI Kabupaten Konkep, Irfan menantang orang nomor dua di Pulau Wawonii itu untuk bersama-sama dirinya dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan ADD dan DD.
“Saya menantang beliau (Wabup Konkep) untuk bersama-sama saya melaporkan beberapa dugaan pelanggaran kepala desa yang ada di Konkep kepada aparat penegak hukum,” ujar Irfan, Minggu (28/3).
Dia juga mengaku, bahwa dirinya sudah melakukan investigasi di lapangan, dan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti-bukti penyalahgunaan anggaran yang dilakukan para kepala desa di Konkep.
Diakuinya, bahwa hampir semua kepala desa di Konkep terindikasi banyak melakukan pelanggaran dalam hal pengelolaan anggaran.
Olehnya itu, Irfan kembali menantang Andi Muh. Lutfi untuk memerintahkan Inspektorat segera turun mengaudit seluruh desa di Konkep, terkait pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020. Dan hasilnya diekspose ke publik secara bersama-sama.
“Kalau memang pak Wabup serius, saya menantang beliau, apakah berani memerintahkan Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit pengelolaan anggaran, memeriksa para kepala desa di Konkep, dan hasilnya kita ekspose bersama, agar masyarakat dapat yakin keseriusan Pemda Konkep dalam menangani permasalahan di daerah,” katanya dengan nada tegas.
Menurut dia, kepala desa yang telah bekerja dengan baik tidak usah di back-up, harusnya pemerintah memberikan reward atau penghargaan kepada mereka.
“Agar menjadi motivasi bagi Kepala Desa yang lain untuk bekerja lebih baik lagi,” tandas putra daerah Konkep ini.
Menurutnya lagi, untuk apa diback-up jika memang benar-benar kepala desa telah menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Karena tidak akan ada lagi yang mengalahakan kebenaran. (p2/mr)
