Kendari, Sultrust.com – Ratusan simpatisan yang tergabung dalam Gerakan Simpatisan (GS) PKS Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi kantor DPW PKS Sultra pada Jumat (24/4/2026).
Kedatangan dari ratusan simpatisan tersebut adalah untuk meminta partai mempertahankan Rizki Brilian Pagala sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Kendari dan menolak rencana pergantian posisinya.
Kedatangan massa simpatisan ini merupakan bentuk protes terhadap dinamika internal yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi di tingkat bawah. Mereka mendesak agar PKS tetap memberikan kepercayaan kepada Rizki Brilian Pagala untuk menuntaskan masa jabatannya sebagai pimpinan di parlemen kota.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Sekretaris DPW PKS Sultra, Riwang, S.Pi, yang menemui massa, menyatakan bahwa pihaknya berada dalam posisi administratif. Menurutnya, keputusan mengenai rotasi jabatan pimpinan DPRD tersebut datang langsung dari struktur pusat.
“Keputusan itu bukan dari DPW, melainkan dari DPP. Kami di wilayah hanya menerima dan menindaklanjuti,” jelas Riwang kepada simpatisan.
Lanjut, Riwang menambahkan bahwa mekanisme tersebut melibatkan berbagai unsur di tingkat pusat. Meski demikian, pernyataan ini tidak lantas menyurutkan semangat para simpatisan. Mereka tetap menuntut agar aspirasi lokal menjadi pertimbangan utama bagi partai dalam mengambil kebijakan strategis.
Menyadari besarnya dorongan agar Rizki Brilian Pagala bertahan, pihak DPW PKS Sultra akhirnya berkomitmen untuk menjembatani suara para pendukung tersebut agar didengar oleh pengurus pusat di Jakarta.
“Kita akan teruskan aspirasi teman-teman ke pusat,” kata Riwang.
Di sisi lain, GS-PKS Sultra menekankan bahwa sosok Rizki Brilian Pagala dianggap masih sangat layak dan dibutuhkan untuk menjaga stabilitas serta kinerja partai di legislatif. Mereka berharap DPP PKS dapat bersikap bijak dengan meninjau kembali atau membatalkan keputusan pergantian tersebut, demi menjaga soliditas simpatisan dan konstituen di Kota Kendari.
Aksi berakhir dengan tertib, namun massa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan pasti yang mengakomodir keinginan para pendukung di daerah. (*)
