Kendari, Sultrust.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya mengambil langkah tegas dengan mencopot La Ode Tariala dari posisi Ketua DPRD Sultra.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi. Kata dia keputusan ini diambil melalui proses evaluasi panjang yang salah satu sorotannya mengarah pada kesan kuat bahwa Tariala terlalu dekat dengan pihak eksekutif, sehingga dinilai mengganggu prinsip kesetaraan antar cabang kekuasaan.
Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPP Partai NasDem nomor 28A-SK/AKD/DPP-Nasdem/XI/2025 tentang penetapan pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Sultra sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh, nama Syahrul Said, S.Sos muncul sebagai Ketua DPRD Sultra yang baru, sementara H. Suparjo S.Pd., M.Pd ditetapkan sebagai Ketua Fraksi NasDem.
Tahir Lakimi memastikan bahwa langkah ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari mekanisme standar partai. Bagi partai Nasdem, ini sebuah regulasi yang secara ontologis tidak ada yang istimewa. Ia menegaskan bahwa dinamika ini lazim terjadi di partai besar.
”Ini hal yang biasa dilakukan dalam rumah partai besar.” ungkapnya dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor DPW Partai Nasdem Sultra pada Rabu (26/11/2025) sore.
Lanjut, menurut Sekretaris DPW Nasdem Sultra itu, pengusulan pergantian Tariala telah disampaikan sejak 30 Oktober 2025. Salah satu alasan utama perubahan itu adalah keinginan partai agar semua kader menjaga jarak sehat dengan eksekutif dan tetap dekat dengan publik. Ia tak menampik bahwa terdapat catatan dari enam fraksi terkait gaya kepemimpinan DPRD sebelumnya.
Kesan-kesan bahwa Ketua DPRD sebagai orang yang tidak pernah lepas dari eksekutif menjadi catatan bagi Partai Nasdem. Ia menambahkan bahwa partai membutuhkan pemimpin DPRD yang lebih firm dalam menjaga keseimbangan relasi kekuasaan.
”Kita ingin pimpinan di DPRD Sultra dari partai Nasdem memiliki kepemimpinan yang kuat. Kesetaraan dalam memimpin masyarakat di bidang masing-masing. Ketua DPRD Sultra yang baru bisa menjalankan tugasnya lebih produktif terhadap rakyat dan tidak sesekali membawa diri dalam eksekutif,” tegasnya.
Sementara itu, La Ode Tariala menerima keputusan partai tanpa perlawanan. Baginya, aturan partai adalah mandat yang wajib dijalankan.
”Yang pasti, semua kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi.” Ujarnya, satu hari sebelum pencopotannya.
Terkait tudingan kedekatan berlebihan dengan Gubernur Sultra, Tariala menegaskan bahwa perannya sebagai Ketua DPRD otomatis menjadikannya bagian dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
”Forkopimda itu ada 5. Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kajati dan Pangdam namun karena tidak ada pangdam jadi di Sultra itu Danrem.” Jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap kehadirannya dalam kegiatan bersama eksekutif bukan atas dasar kemauan pribadi.
”Saya pergi kemanapun itu ada undangan saya sebagai Forkopimda bukan pergi karna hanya keinginan saya saja.” Katanya. (*)
