Konawe Selatan, Sultrust.com – Kepala Desa (Kades) terpilih di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara menyatakan terus berjuang hingga dilantik oleh Bupati Konsel.
Pernyataan itu diungkapkan karena 96 Kades terpilih hasil Pilkades serentak yang digelar pada September 2023 lalu seharusnya dilantik oleh Bupati Konsel pada 30 April 2024, namun proses tersebut tertunda akibat surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Kades Bumi Raya terpilih, Habri mengungkapkan kekecewaannya dan menegaskan bahwa mereka masih berupaya untuk menuntut pelantikan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Desa tahun 2014.
“Kami menuntut agar pelantikan dilakukan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Desa tahun 2014,” ujar Habri, Kamis 20 Juni 2024.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah alternatif jika pertemuan dengan Kemendagri tidak menghasilkan solusi yang memuaskan.
“Kami selalu persiapkan langkah-langkah selanjutnya. Jika hasil tatap muka dengan Kemendagri tidak ada titik temu, maka kami siapkan alternatif lain seperti melakukan gugatan di PTUN atau uji materi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Menurut Habri, undang-undang baru terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya tidak berlaku surut dan tidak diterapkan pada daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa.
“Terkait dengan undang-undang yang baru ini soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, seharusnya tidak berlaku surut. Artinya, dengan lahirnya undang-undang yang baru tidak berlaku bagi daerah-daerah yang sudah melakukan pemilihan kepala desa,” tegas Habri.
Habri juga mengungkapkan kekecewaannya jika masa jabatan kepala desa yang lama diperpanjang.
“Jika dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang lama, kami kecewa. Karena dua tahun itu adalah waktu yang lama bagi kami,” pungkasnya.
Ia berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian dan solusi yang adil serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
