Kendari, Sultrust.com — Memasuki awal tahun 2026, stabilitas sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan tren penguatan yang solid.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra mencatat pertumbuhan positif pada sejumlah indikator utama, mulai dari perbankan hingga pasar modal.
Kepala OJK Provinsi Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengungkapkan bahwa performa industri keuangan daerah tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu motor penggerak utamanya adalah sektor perbankan yang terus melakukan ekspansi.
Hingga Januari 2026, total aset perbankan di Bumi Anoa tercatat mencapai Rp61,68 triliun, atau tumbuh sebesar 6,51% secara tahunan (year-on-year). Kepercayaan masyarakat pun dinilai makin menguat, tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menyentuh angka Rp33,64 triliun, didominasi oleh simpanan berbentuk tabungan.
Penyaluran modal ke masyarakat juga menunjukkan grafik meningkat. Bismi memaparkan bahwa kredit perbankan tercatat sebesar Rp24,59 triliun.
“Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih bergerak positif,” ujar Bismi.
Meskipun penyaluran kredit masih didominasi sektor konsumsi dengan porsi lebih dari 57%, OJK berkomitmen mendorong perbankan untuk memperbesar porsi pembiayaan ke sektor produktif demi memperkuat struktur ekonomi daerah.
Di tengah pertumbuhan tersebut, OJK memastikan kondisi perbankan di Sultra tetap sehat. Hal ini dibuktikan dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang berada di level 2,10%, masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator.
Kondisi serupa juga terlihat pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Piutang perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp6,86 triliun dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang terkendali di angka 2,30%.
Sektor Pasar Modal di Sultra pun tak kalah agresif. Hingga pengujung 2025, jumlah investor yang terdaftar melalui Single Investor Identification (SID) melonjak hingga 123.794 orang. Nilai transaksi saham bahkan menembus angka Rp608 miliar dengan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 183 ribu transaksi.
Menutup laporannya, Bismi menekankan bahwa pertumbuhan angka-angka ini harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat yang baik. Sepanjang periode tersebut, OJK telah menggelar 378 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 210 ribu peserta.
Menurut Bismi, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. (*)
