Penulis : Bendito Alves, Kepala Subbagian Umum KPPN Kendari
Kendari, Sultrust.com – Anggaran negara merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, melalui anggaran pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat deviasi antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran.
Hal ini dapat terjadi karena berbagai factor, seperti perubahan asumsi ekonomi, perubahan atau kesalahan rencana, dan hambatan dalam pelaksanaaan program.
Deviasi dalam pelaksanaan anggaran bukan hanya perbedaan angka rencana dan realisasi, tapi bisa memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian masyarakat.
Berikut cara deviasi mempengaruhi perekonomian masyarakat:
1. Penurunan efektifitas/kualitas program pemerintah
Ketika anggaran tidak terlaksana sesuai dengan rencana, efektivitas dan/atau kualitas program pemerintah dapat menurun. Misalnya, apabila terdapat pemotongan dana pada sektor-sektor strategis masyarakat bisa dapat merasakan dampak langsung dari penurunan kualitas layanan publik. Di bidang sektor Kesehatan keterlambatan atau pemotongan anggaran bisa berakibat pada minimnya fasilitas yang bermuara pada buruknya kualitas layanan. Di sector Pendidikan deviasi anggaran bisa membuat sekolah-sekolah kekuarangan fasilitas atau program bvantuan bagi siswa yang kurang mampu akibatnya penurunan kualitas layanan ini akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dan bersinkronisasi dengan lambatnya pertumbuhan perekonomian.
2. Ketidakpastian Ekonomi
Deviasi anggaran sering kali terjadi akibat perubahan asumsi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan anggaran, misalnya perubahan tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas global. Ketika asumsi ekonomi berubah, anggaran perlu disesuaikan, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada perencanaan bisnis dan investasi, di mana para pelaku usaha menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan karena tidak adanya kepastian mengenai kebijakan fiskal pemerintah. Ketidakpastian ini juga bisa memengaruhi daya beli masyarakat, terutama jika deviasi anggaran menyebabkan perubahan dalam kebijakan subsidi atau bantuan sosial. Misalnya, jika terjadi deviasi yang mengurangi anggaran bantuan sosial, masyarakat berpenghasilan rendah mungkin mengalami penurunan daya beli, yang pada gilirannya akan memengaruhi konsumsi domestik.
3. Inflasi/Deflasi
Deviasi dalam pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja pemerintah, dapat memengaruhi laju inflasi atau deflasi. Ketika pemerintah melakukan pengeluaran yang melebihi target anggaran (over-spending), ini dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang dapat memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Sebaliknya, ketika realisasi anggaran lebih rendah dari yang direncanakan (under-spending), hal ini dapat menyebabkan deflasi, terutama jika anggaran tersebut terkait dengan sektor-sektor yang langsung memengaruhi konsumsi atau produksi.
Inflasi yang tidak terkontrol dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Di sisi lain, deflasi juga tidak selalu menguntungkan, karena bisa menjadi indikasi dari turunnya permintaan dan aktivitas ekonomi yang melambat.
4. Lapangan Kerja
Deviasi pelaksanaan anggaran juga bisa berdampak langsung pada lapangan kerja, terutama dalam sektor-sektor yang bergantung pada anggaran pemerintah, seperti konstruksi dan infrastruktur. Jika terjadi deviasi anggaran yang mengakibatkan pengurangan atau penghentian proyek-proyek infrastruktur, maka lapangan kerja di sektor ini akan terdampak. Para pekerja yang tergantung pada proyek pemerintah mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan upah. Di sisi lain, deviasi anggaran dalam program bantuan usaha atau pemberdayaan masyarakat bisa menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor informal atau usaha kecil menengah (UKM). Padahal, sektor ini merupakan sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, ketidakstabilan lapangan kerja akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan.
5. Kepercayaan Publik
Deviasi anggaran yang terlalu sering terjadi bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika masyarakat melihat bahwa anggaran negara tidak dikelola dengan baik atau sering terjadi deviasi, mereka mungkin mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah dapat menurunkan stabilitas ekonomi jangka panjang, karena masyarakat dan pelaku usaha mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi atau pengeluaran. Selain itu, persepsi negatif dari masyarakat terhadap deviasi anggaran juga dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial. Hal ini bisa memicu demonstrasi atau protes yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi, terutama jika isu ini mendapat perhatian luas dari media.
Deviasi pada pelaksanaan anggaran tidak hanya berdampak pada administrasi keuangan negara, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Penurunan kualitas layanan publik, ketidakpastian ekonomi, inflasi atau deflasi yang tidak terduga, ketidakstabilan lapangan kerja, dan penurunan kepercayaan publik adalah beberapa dampak yang bisa timbul akibat deviasi anggaran.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meminimalisir deviasi anggaran dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, anggaran negara dapat dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
