Kendari, Sultrust.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjatuhkan sanksi administratif peringatan ketiga kepada PT Risqi Sinar Biokas (RSB).
Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, itu dinilai belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi (Jamrek).
Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-1238/MB.07/DJB.T/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.
Surat bersifat segera itu menyebut, PT RSB termasuk dalam kategori perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi untuk seluruh periode hingga 2025, atau telah mengajukan permohonan penetapan namun tidak menindaklanjuti perbaikan permohonan.
Kewajiban jaminan reklamasi merupakan mekanisme yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan dana untuk menjamin terlaksananya reklamasi dan pascatambang.
Dana ini digunakan untuk memulihkan lahan bekas tambang agar kembali sesuai fungsi lingkungan yang ditetapkan, bahkan jika perusahaan mengalami masalah keuangan.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa jamrek menjadi instrumen vital untuk memastikan kegiatan tambang tidak meninggalkan kerusakan lingkungan permanen. Sanksi administratif tingkat ketiga mengindikasikan bahwa perusahaan telah mendapatkan dua kali peringatan sebelumnya namun tidak kunjung memenuhi kewajiban.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Risqi Sinar Biokas yang dikonfirmasi belum memberikan penjelasan resmi terkait sanksi tersebut. (*)
