Kendari, Sultrust.com – Menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Tenggara resmi menginisiasi langkah besar dalam menjaga stabilitas harga.
Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan yang digelar pada Rabu, 15 April 2026, kedua instansi tersebut meluncurkan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan pola musiman komoditas yang kerap memicu fluktuasi harga pangan. Berbeda dengan pendekatan konvensional, GPIPS 2026 menitikberatkan pada penguatan pasokan secara struktural dan perubahan budaya konsumsi masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan data terbaru, inflasi di Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,33% (mtm), 2,95% (yoy), dan 1,16% (ytd). Tekanan utama masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas seperti beras, cabai rawit, ikan kembung, serta bahan bakar rumah tangga dan bensin sebagai penyumbang utama.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama dalam meredam tekanan tersebut.
“Tanpa sinergi, program yang baik akan berjalan sendiri-sendiri. Namun dengan sinergi, program yang sama dapat menjadi jauh lebih luas dampaknya, lebih cepat implementasinya, dan lebih kuat keberlanjutannya,” ujar Edwin dalam sambutannya.
Senada dengan itu, Walikota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M, yang membuka secara langsung kegiatan ini, menjelaskan bahwa Rakor Pangan 2026 bertujuan menghasilkan output yang nyata dan inklusif. Terdapat tiga program strategis yang diluncurkan untuk memperkuat pengendalian inflasi dari hulu ke hilir.
Pemerintah Kota Kendari menambah 70 unit Kios Pangan Digital baru dan menjalin 5 Kerjasama Antardaerah (KAD) berbasis Business to Business (B2B). Langkah ini dirancang untuk memotong rantai pasok yang panjang, sehingga distribusi pangan strategis lebih efisien dan harga di tingkat konsumen tetap stabil.
Melibatkan 11 PKK Kecamatan di seluruh Kota Kendari, program ini menyasar unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Fokusnya adalah mengedukasi masyarakat agar menerapkan pola “belanja bijak” dan mendiversifikasi konsumsi pangan agar tidak terfokus pada satu komoditas tertentu.
Inovasi ini diimplementasikan di 24 SMP Negeri di Kota Kendari. Sekolah kini didorong menjadi “laboratorium hijau” di mana siswa diajarkan berkebun sejak dini, memahami konsep dasar inflasi, serta membangun karakter melalui project case yang relevan dengan ketahanan pangan.
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran internal TPID dan FORKOMPIMDA, tetapi juga merangkul mitra strategis lainnya seperti BPMP, Dinas Pendidikan, serta akademisi. Tak kurang dari 161 perwakilan pengelola kios pangan digital turut hadir untuk menerima sosialisasi terkait manajemen distribusi dan pengelolaan pangan berbasis teknologi.
Melalui integrasi antara kebijakan pemerintah, dukungan Bank Indonesia, dan partisipasi aktif masyarakat melalui PKK dan sekolah, Kota Kendari optimistis dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Harapannya, penguatan pasokan dan edukasi perubahan perilaku konsumsi ini mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. (*)
