Kendari, Sultrust.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Sulawesi Tenggara(Sultra), Fianus Arung, menyoroti dugaan ketimpangan pengamanan oleh Polda Sultra dalam pelaksanaan konstatering objek sengketa eks lokasi PGSD Wua-wua.
Ia menilai pola perlindungan aparat di lapangan menunjukkan perbedaan mencolok antara satu pihak dan pihak lainnya.
Fianus, yang turut hadir langsung dalam proses konstatering, melihat adanya standar ganda dalam pemberian pengamanan. Ia menyebut, ketika konstatering dilakukan oleh pejabat yang mendapat penugasan khusus, aparat kepolisian hadir dalam jumlah besar, lengkap dengan senjata dan perlengkapan taktis. Perimeter pengamanan dibangun mengelilingi tim konstatering, memastikan seluruh titik lokasi berada dalam kontrol petugas.
Namun situasi berbalik saat Kopperson selaku pemilik hak resmi atas HGU meminta pengamanan serupa. Jumlah personel yang diterjunkan disebut jauh lebih sedikit dan tidak sebanding dengan permintaan serta kebutuhan di lapangan.
“Situasinya sangat berbeda saat Kopperson meminta pengamanan. Polisi yang mengamankan di titik konstatering tidak lebih dari 15 personel. Padahal sama-sama meminta kebutuhan pengamanan,” ungkap Fianus Arung.
Ia juga menilai ada inkonsistensi sikap aparat. Ketika Kopperson menggelar aksi menuntut pelaksanaan putusan pengadilan, polisi justru hadir dalam formasi besar untuk membubarkan massa. Tetapi saat permohonan resmi diajukan secara prosedural, jumlah personel yang diturunkan minim.
“Negara berutang keadilan kepada Kopperson, karena hingga hari ini putusan pengadilan belum juga dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Fianus kemudian mempertanyakan alasan di balik ketidakseimbangan perlakuan tersebut.
“Ada apa dengan Polda Sultra? Mengapa tidak melaksanakan tugas sesuai amanah undang-undang? Apakah harus ada dana? Kalau memang ada biaya prosedural yang sah, sampaikan secara terbuka agar masyarakat tahu. Jangan sampai muncul dugaan bahwa pihak tertentu telah ‘mengamankan’ situasi dengan uang untuk kepentingan mereka sendiri,” ujarnya.
ASWIN Sultra meminta Polda Sultra memberikan klarifikasi terbuka guna merawat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Fianus Arung menegaskan pihaknya akan terus mengawal polemik tersebut demi memastikan kepastian hukum serta menjaga integritas aparat di Sulawesi Tenggara. (*)
