Jakarta, Sultrust.com — Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali jadi sorotan setelah disebut terlibat dalam bisnis judi online di Kamboja.
Namun, hingga kini, politisi Partai Gerindra itu memilih bungkam tanpa bantahan maupun klarifikasi. Diamnya Dasco justru menimbulkan pertanyaan publik: apa yang sebenarnya terjadi.
Isu ini mencuat lewat laporan investigasi media pada April 2025 berjudul “Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja”. Dalam laporan itu, nama Dasco disebut tercatat dalam dokumen perusahaan Golden Princess Hotel dan Casino di kawasan Bavet City, perbatasan Kamboja–Vietnam. Dugaan itu semakin relevan setelah muncul kasus perdagangan orang dan eksploitasi ribuan WNI yang dijadikan pekerja scam di lokasi serupa.
Media disebut telah mencoba meminta tanggapan Dasco sebelum publikasi, tapi tak pernah mendapat jawaban. Beberapa kader Gerindra kemudian membela, menyebut tudingan itu hanya “fitnah politik menjelang konsolidasi kabinet”. Ketua Harian Gerindra, Ahmad Muzani, bahkan menilai laporan itu sebagai “insinuasi tingkat tinggi”. Namun, dokumen perusahaan tetap mencantumkan nama Dasco di jaringan bisnis terkait Kamboja.
Sikap diam Dasco justru menimbulkan spekulasi liar. Aktivis antikorupsi, Wanda Assyura menilai, seorang pejabat publik tak seharusnya bersembunyi di balik diam.
“Diamnya bukan strategi cerdas, tapi gejala feodalisme elite,” ujar Wanda, yang juga Ketua Pemuda Aceh-Jakarta.
“Wakil rakyat yang diam ketika rakyat disiksa di Kamboja adalah pengkhianat demokrasi,” tegasnya.
Tagar #DascoBukaSuara kini ramai di media sosial. Aktivis menuntut PPATK memeriksa rekening Dasco dan KPK menelusuri LHKPN-nya. Apalagi, video penyiksaan WNI di kompleks judi Bavet City sempat viral dan memicu kemarahan publik. Di sisi lain, komunikasi politik Gerindra kini lebih banyak dikendalikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin, menandai meredupnya peran Dasco di lingkar inti partai.
Wanda menilai kasus ini tak bisa dibiarkan.
“Sebagai pendukung Prabowo, saya khawatir Dasco bisa jadi batu sandungan moral. Gerindra harus bersih. Kalau tidak, kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.
Menurutnya, integritas partai akan diuji lewat cara Prabowo menangani isu ini. Ia juga mengingatkan, pemerintah saat ini sedang membentuk Satgas Judi Online untuk menindak kejahatan digital lintas negara.
“Satgas akan kehilangan wibawa jika aparatnya berani menyentuh publik, tapi tidak menyentuh elite,” tambah Wanda.
Hingga kini, Dasco tetap aktif dalam agenda DPR, namun terus menghindari pertanyaan media. Sikap ini disebut Wanda sebagai strategi “impunitas klasik”.
“Bicara berisiko memunculkan bukti baru, maka bungkam dianggap aman,” katanya.
Sumber di PPATK membenarkan adanya permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja, meski belum jelas apakah nama Dasco termasuk di dalamnya. Beberapa anggota Komisi III DPR juga mendesak KPK turun tangan untuk memastikan kejelasan hukum kasus ini.
Diskusi tentang Dasco menjadi topik sensitif di internal Gerindra. Sebagian kader memilih diam, sebagian lain berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas bila tudingan terbukti.
“Gerindra harus menang dengan moral yang bersih. Dasco bisa jadi bom waktu. Kalau tidak segera ditangani, bisa merusak reputasi partai dan presiden sendiri.” Pungkas Wanda. (*)
