Kendari, Sultrust.com – Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Sulawesi Tenggara (KASTA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Selasa (21/1/2025). Massa aksi menuntut agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Hendro Dewanto, segera dicopot dari jabatannya.
Aksan Setiawan, selaku jenderal lapangan aksi, menilai kepemimpinan Hendro Dewanto di Kejati Sultra tidak menunjukkan keberhasilan dalam menangani berbagai kasus hukum, khususnya yang berkaitan dengan korupsi dan pelanggaran di sektor pertambangan.
“Di bawah kepemimpinan Hendro Dewanto, Kejati Sultra terlihat kehilangan taring. Banyak kasus besar yang seharusnya diusut, namun tidak ditindaklanjuti. Padahal, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya banyak pelanggaran, khususnya terkait izin usaha pertambangan (IUP) ilegal, perusakan hutan, dan pelanggaran hukum lain yang berpotensi merugikan negara,” tegas Aksan.
Ia juga menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan Tujuan Tertentu atas pengelolaan perizinan di sektor tambang yang hingga kini tidak mendapat perhatian serius dari Kejati Sultra.
Di tempat yang sama, Ujang Hermawan, Koordinator Presidium KASTA, mendesak Jaksa Agung agar segera mencopot Hendro Dewanto dari jabatannya.
“Sudah sepatutnya Jaksa Agung mengganti Kajati Sultra dengan figur baru yang lebih kompeten dan berani mengusut tuntas kasus-kasus besar yang selama ini mangkrak. Banyak kasus yang berpotensi merugikan negara, namun hanya mendapatkan tuntutan ringan, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku,” ujarnya.
Sementara itu, Egis, salah satu aktivis pertambangan dan dewan pendiri KASTA, turut mengkritik kinerja Kejati Sultra. Ia menyatakan bahwa laporan-laporan yang diajukan ke Kejati seringkali tidak ditindaklanjuti.
“Kami butuh Kajati yang lebih kreatif dan memiliki keberanian untuk membongkar kasus korupsi besar di Sulawesi Tenggara. Selama ini, tidak ada satupun kasus besar yang dituntaskan. Ini menjadi bukti lemahnya kinerja Kejati Sultra,” kata Egis.
KASTA berencana membawa aspirasi ini ke Kejaksaan Agung sebagai dasar permintaan untuk mengganti Kajati Sultra dengan pemimpin yang lebih kompeten dan berintegritas.
