Bombana, Sultrust.com – Majelis Perlawan Rakyat (MPR) Sulawesi Tenggara (Sultra) melontarkan kritik tajam terhadap proyek ekstensifikasi tanaman kopi tahun anggaran 2022 yang menelan anggaran sebesar Rp 9,9 miliar.
Proyek tersebut diduga kuat terlibat praktik korupsi, dengan pengadaan yang dicurigai melibatkan kroni mantan Bupati Bombana serta oknum Kepala Dinas Pertanian Bombana.
Berdasarkan informasi yang diterima, proyek ini awalnya direncanakan untuk melibatkan 59 kelompok penerima sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Namun, Ketua Umum MPR, Rabil, mengungkapkan bahwa data yang dimiliki pihaknya menunjukkan hanya sekitar 40 persen kelompok yang benar-benar menerima bibit kopi tersebut.
“Jika merujuk pada data yang kami pegang saat ini, setidaknya hanya ada 40 persen kelompok yang menerima benih bibit kopi,” tegas Rabil, Rabu (3/10/2024).
Lebih lanjut, Rabil juga menyoroti bahwa kelompok yang masuk dalam 40 persen penerima tersebut tidak mendapatkan fasilitas penting lainnya, seperti pupuk, insektisida, dan fungisida. Ia menduga kuat adanya manipulasi anggaran yang melibatkan pejabat terkait.
“Ada dugaan permainan anggaran yang disinyalir dilakukan oleh oknum Kadis Pertanian Bombana dan mantan Bupati Bombana,” bebernya
Dugaan semakin menguat ketika diketahui bahwa bibit kopi yang telah disalurkan hanya tersebar di sebagian kecil wilayah kecamatan, meskipun bibit tersebut dijanjikan akan siap panen dalam waktu 14 bulan sejak masa tanam.
Untuk itu, Rabil mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan bibit kopi ini.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi untuk segera mengusut tuntas pengadaan bibit kopi ini, dan segera memeriksa seluruh oknum yang terindikasi terlibat,” Pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.
