Kendari, Sultrust.com – Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Muda Nusantara (DPP RMN) kembali menyoroti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (paslon) Bupati Konawe Utara, Ikbar-Abuhaera.
DPP RMN menilai paslon ini telah melanggar Undang-Undang Pemilu, terutama terkait netralitas aparat desa dalam proses kampanye.
Dalam sebuah video yang viral, terlihat seorang kepala desa dari Wawoheo, Kecamatan Wiwirano, diduga ikut terlibat dalam kampanye pasangan calon Ikbar-Abuhaera.
Hal ini disampaikan oleh Presidium DPP RMN, Irjal Ridwan, yang mengecam keras keterlibatan kepala desa dalam kampanye tersebut. Menurutnya, tindakan ini sangat mencederai netralitas pejabat desa, yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang.
“Tindakan oknum kepala desa ini sangat melanggar aturan dan mencerminkan buruknya demokrasi kita. Keterlibatan kepala desa dalam kampanye jelas melanggar prinsip netralitas yang harus dijaga oleh aparatur desa,” tegas Irjal Ridwan.
Lebih lanjut, Irjal menantang Bawaslu Konawe Utara untuk segera memeriksa kepala desa tersebut dan juga pasangan calon Ikbar-Abuhaera yang diduga melibatkan aparatur desa dalam kegiatan kampanye.
Ia juga mengungkapkan bahwa pasangan calon ini diduga menggunakan fasilitas pemerintah, termasuk rumah ibadah, sebagai tempat kampanye, yang secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Pemilu.
“Kami meminta Bawaslu Konawe Utara agar tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Paslon Ikbar-Abuhaera serta oknum kepala desa harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Irjal Ridwan juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar aksi unjuk rasa serta melaporkan kasus ini secara resmi kepada Bawaslu RI.
Ia berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan tersebut agar integritas pemilu tetap terjaga di Konawe Utara.
