Konawe, Sultrust.com — Di saat pemerintah pusat menyerukan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Konawe justru menambah koleksi kendaraan mewah.
Dua unit Toyota Alphard dibeli untuk kendaraan dinas kepala daerah dan wakilnya, dengan total nilai pengadaan mencapai Rp3,47 miliar.
Langkah ini dinilai berseberangan dengan semangat penghematan anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan dan Kebijakan (LPPK) Sulawesi Tenggara, Karmin, SH, menyebut keputusan itu tak memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
“Bupati dan wakil bupati Konawe saat ini masih menggunakan mobil dinas jenis Pajero Sport yang kondisinya masih sangat layak. Pertanyaannya, mobil Alphard itu sebenarnya untuk siapa?” tegas Karmin, Sabtu (1/11/2025).
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, pengadaan kendaraan premium itu terasa janggal. Apalagi, pada tahun anggaran 2024, Penjabat (Pj) Bupati sebelumnya, H. Harmin Ramba, juga telah membeli tiga unit mobil dinas baru.
“Pengadaan dua unit Alphard di tahun 2025 tidak memiliki urgensi mendesak dan justru mengabaikan prinsip efisiensi keuangan daerah,” ujar Karmin.
Yang membuat publik gerah, kata dia, kabar beredar bahwa salah satu Alphard itu bukan dipakai kepala daerah, melainkan istrinya. Mobil tersebut bahkan disebut-sebut kerap beroperasi menggunakan plat gantung, tanpa identitas resmi kendaraan dinas.
“Kalau benar mobil negara dipakai untuk kepentingan pribadi dan tanpa identitas resmi, itu bukan hanya pelanggaran etik, tapi bisa masuk kategori penyalahgunaan fasilitas negara,” ujarnya.
Dokumen pengadaan mencatat, Bagian Umum Sekretariat Daerah Konawe menetapkan pembelian mobil dinas untuk bupati senilai Rp1.740.130.000, dan untuk wakil bupati Rp1.736.650.000. Anggaran itu disahkan pada 13 Mei 2025.
Di tengah sorotan publik soal pelayanan dasar yang masih tertatih, belanja kendaraan miliaran rupiah itu menjadi simbol kontras antara realitas rakyat dan gaya hidup pejabatnya. Ketika banyak sekolah dan puskesmas di Konawe masih kekurangan fasilitas, mobil mewah justru meluncur mulus dari anggaran daerah. (*)
