Jakarta, Sultrust.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (15/9/2025).
Mereka menuntut lembaga antirasuah itu turun tangan mengawasi penanganan dugaan korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara (Kolut) Tahun Anggaran 2020–2021.
Aksi demonstrasi ini digelar di depan Gedung Merah Putih KPK. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan desakan ini lahir dari kajian internal lembaganya. Ia menilai Kejaksaan Negeri Kolaka tak adil dalam menangani perkara tersebut.
Menurut Hendro, Bupati Kolaka Utara semestinya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Ia menyinggung dugaan keterlibatan keluarga bupati sebagai kontraktor hingga keputusan pinjaman dana Rp100 miliar ke Bank Sultra.
“Ini yang buat kami skeptis, Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukum seolah-olah bupati Kolaka Utara tidak tahu apa-apa,” kata Hendro.
Lanjut, Ampuh Sultra meminta KPK segera mengambil alih penyelidikan untuk menjamin proses hukum yang transparan dan adil.
“Kami yakin dan percaya, jika KPK RI yang menangani kasus korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara, pasti akan tuntas penanganannya, terutama soal keterlibatan Bupati Kolaka Utara dalam kasus tersebut,” ujar Hendro.
Nada serupa disampaikan Tomi Dermawan, koordinator aksi. Ia menilai kasus bandara Kolaka Utara akan timpang jika bupati setempat lolos dari jerat hukum.
“Kasus korupsi pembangunan bandara ini terasa pincang jika Bupati Kolaka Utara lolos dari jerat hukum,” kata Tomi.
Ia bahkan membandingkan kasus tersebut dengan perkara korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur yang baru saja dibongkar KPK.
“Kasusnya hampir sama, hanya beda item proyeknya. Tapi modus operandinya sama yaitu sama-sama minta tambahan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ampuh Sultra menegaskan akan terus mengawal perkara ini hingga selesai.
“Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal itu sampai tuntas,” Tutupnya. (*)
