Kolut, Sultrust.com – Lahan perkebunan produktif seluas kurang lebih 15 hektar di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), kini berubah menjadi lubang galian tambang.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan para pekerja kebun yang menggantungkan hidupnya di lahan milik almarhum Haji Lukman tersebut.
Suasana haru tak terbendung saat Sadar (65), salah seorang pekerja lahan perkebunan tersebut, kembali mendatangi lokasi perkebunan pada Kamis (23/7/2026). Area yang dulunya rindang dan dipenuhi tanaman cengkeh serta merica itu kini tandus akibat aktivitas pengerukan ore nikel oleh PT Riots Jaya Lestari (PT RJL).
Sadar bersama puluhan warga Kecamatan Lambai merupakan penggarap lahan tersebut sejak almarhum Haji Lukman masih hidup hingga sebelum pihak perusahaan masuk. Bagi mereka, hasil panen cengkeh dan merica di lokasi itu menjadi satu-satunya tumpuan ekonomi keluarga mereka.
Namun, kehadiran PT RJL dinilai sewenang-wenang karena meratakan seluruh tanaman produktif di lahan tersebut. Sementara itu pihak pekerja menegaskan bahwa kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan itu masih terus dibayarkan. Di sisi lain, perusahaan mengklaim telah melakukan pembebasan lahan melalui pihak lain.
Tak kuasa menahan tangis, Sadar menyampaikan keluhannya langsung di hadapan perwakilan perusahaan dan aparat kepolisian yang berada di lokasi.
”Ini lahannya almarhum Haji. Dimana hati nurani kalian, kita yang kerja lahan ini baru kalin enak-enak datang buka. Padahal kita masih bayar PBB tapi kalian yang kenyang kita yang lapar. Sudah ratusan kali kita datang untuk tidak di kerja tapi masih tetap dikerja juga, ko nanggap apa itu Haji,” Keluhanya dihadapkan pihak perusahaan dan polisi yang juga hadir di tempat tersebut.
Mewakili rekan-rekannya, ia berharap pemerintah maupun pihak berwenang tidak tinggal diam melihat permasalahan ini dan segera turun tangan mencari solusi yang adil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan maupun Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) PT RJL yang hadir di lokasi kejadian memilih tidak memberikan komentar terkait tuntutan dan keluhan warga tersebut. (*)
