Kendari, Sultrust.com – Polemik pengadaan kendaraan dinas untuk unsur pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) memicu kritik tajam dari kalangan mahasiswa.
Hal ini disuarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari. Menurut mereka, ditengah derasnya keluhan masyarakat soal jalan rusak, jembatan tak layak, hingga minimnya fasilitas publik yang menyentuh kebutuhan dasar, keputusan para wakil rakyat justru dianggap lebih mengutamakan kenyamanan pribadi.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menilai langkah itu mencerminkan rendahnya kepekaan politik elit terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, seharusnya DPRD mampu membaca prioritas pembangunan dan memosisikan diri sebagai penyalur aspirasi rakyat, bukan sebaliknya.
Kata Rasmin, absennya kepekaan politik dari para elit menjadikan fungsi DPRD seolah mandul. Padahal lembaga itu mestinya berdiri sebagai instrumen penyalur aspirasi rakyat, bukan sekadar stempel bagi kebijakan pemerintah. Menurut Rasmin, kenyataan di lapangan memperlihatkan hal yang sangat kontras.
“Saya pikir itu akan lebih kongkret sebab jalan, jembatan akan memperlancar perekonomian dari distribusi hasil produksi masyarakat petani, nelayan dan sebagainya bukan malah mengadakan fasilitas hanya untuk kenyamanan diri pribadi,” Tegasnya.
Rasmin juga menyoroti bagaimana banyak wakil rakyat hanya sibuk mengurus kepentingan diri, sementara problem rakyat seperti kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan ketimpangan sosial nyaris tak tersentuh. Ia menilai orientasi para anggota dewan lebih condong pada kepentingan kelompok dan partai.
“Faktanya mereka hanya sibuk mencari kenyamanan dan kepentingan diri mereka sendiri di banding memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski kita tau, sekarang ini kan segala kebijakan investasi dan pertambangan terlalu sentralisasi dan terpusat tetapi harapannya DPRD Sulawesi Tenggara yang kita percayakan sebagai representasi rakyat tidak boleh berdiam diri dalam menjalankan fungsi pengawasan nya secara tegas,” katanya.
Dalam pandangan Rasmin, janji-janji politik yang ditawarkan saat kampanye tidak lebih dari sekadar pemanis yang hilang begitu kursi dewan telah diraih. Ia menilai belum ada program berkelanjutan yang sungguh-sungguh dirancang untuk kepentingan rakyat.
Menurutnya, program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat menjelang sosialisasi dan kampanye hanyalah sebagai pemanis untuk menarik simpati dan meraup suara pada saat pemilihan sehingga tidak ada pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat setelah terpilih atau pun menjalankan fungsinya sebagai mana amanat UU.
”Kami melihat yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan yang sibuk dengan jabatan, harta dan tahta,” Katanya lagi.
Ia berharap, wakil rakyat di Sulawesi Tenggara bisa keluar dari pola lama dan benar-benar menjadikan jabatan sebagai amanah rakyat. Baginya, DPRD harus menjadi representasi sejati dari kepentingan publik, bukan sekadar perpanjangan tangan kepentingan partai.
“Itu yang kami harapkan, kita butuh alternatif baru, partai politik yang berani dan wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi masyarakat dan menuntaskannya dengan segala wewenang yang di percayakan oleh UU,” ujarnya.
Lanjut, menurut Rasmin, salah satu persoalan mendasar adalah lemahnya pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai banyak program tidak tepat sasaran sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat luas. Karena itu, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus benar-benar dijalankan dengan serius.
Ia menambahkan, wakil rakyat seharusnya mampu memperjuangkan potensi besar yang dimiliki Sultra, baik dari sektor pertanian, kelautan, maupun sumber daya alam lainnya. Potensi itu, menurutnya, bisa menjadi motor pembangunan ekonomi jika dikelola dengan bijak.
“Kita menitipkan pesan, agar wakil rakyat bisa memperjuangkan potensi berbagai sektor, apalagi Sulawesi Tenggara adalah daerah yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah dan bisa mendorong pembangunan, perekonomian masyarakat bisa lebih berkembang, maju dan berdaya siang,” bebernya.
Lebih jauh, Rasmin mengingatkan DPRD agar tidak larut dalam fasilitas dan kenyamanan dari anggaran daerah. Ia percaya, lembaga legislatif tetaplah institusi terhormat yang fungsinya tak boleh dibelokkan.
“Jangan hanya berleha-leha menikmati segala fasilitas yang dialokasikan dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi harus bisa di maksimalisasi untuk kebutuhan mendasar yang diharapkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rasmin menegaskan GMNI akan tetap berposisi sebagai mitra kritis DPRD Sultra. Ia menyebut politik sebagai panggilan nurani dan jalan pengabdian, bukan sekadar ruang untuk berebut kekuasaan.
“Politik adalah panggilan nurani dan sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa fenomena elit politik yang di copot akibat salah menyalahgunakan wewenang dan fungsinya sebagai representasi rakyat adalah pelajaran, refleksi dan evaluasi untuk anggota legislatif agar tidak menyakiti hati rakyat apa lagi menikmati kemewahan di tengah jeritan rakyat,” pungkasnya. (*)
