Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
News

Data BPS: Garis Kemiskinan di Konawe Kepulauan Terus Naik Sejak 2022 Meski Tambang Beroperasi

404
×

Data BPS: Garis Kemiskinan di Konawe Kepulauan Terus Naik Sejak 2022 Meski Tambang Beroperasi

Share this article
Example 468x60

Konawe Kepulauan, Sultrust.com – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengeluarkan data terbarunya mengenai Garis Kemiskinan di kabupaten Kota se Indonesia.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang angka Garis Kemiskinannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Example 300x600

Berdasarkan catatan BPS, Garis Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024.

Diketahui bahwa Garis Kemiskinan Konawe Kepulauan pada tahun 2022 sebesar 370.692. Pada tahun 2023 yakni 393.000.

Garis Kemiskinan tersebut terus mengalami peningkatan hingga catatan BPS pada tahun 2024 sebesar 415.880.

Padahal diketahui bahwa, di Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat salah satu perusahaan tambang beroperasi.

Melansir dari CNN Indonesia, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kemiskinan di wilayah kaya tambang menunjukkan adanya permasalahan struktural.

Menurutnya, sumber daya alam yang diambil suatu daerah mestinya bisa berdampak kepada masyarakat dan juga daerah mengenai Garis Kemiskinan.

“Sumber daya alam harus berdampak pada masyarakat. Hilangnya sumber daya ini harus diganti dengan sumber daya yang lebih baik dan bersifat keberlanjutan, misal peningkatan human capital atau masyarakat sekitar menjadi lebih pintar,” tegas Yayan.

Di lain sisi, Yayan mengatakan anomali yang terjadi berkaitan dengan hipotesis kutukan sumber daya alam. Yayan mengatakan kutukan tersebut sebenarnya bisa saja ditangkis, jika negara membuat natural resource fund. Konsep ini disebut mirip seperti Petroleum Fund di Norwegia.

Jadi, menurutnya, mesti ada lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk mengelola natural resource fund untuk mengganti SDA yang hilang menjadi sumber daya lain yang dapat diperbaharui.

“Saat ini memang ada yang disebut dana bagi hasil (DBH) SDA, seperti batu bara. Tampaknya karena tidak ada budget tagging atau earmark bahwa DBH SDA harus kembali ke konservasi sumber daya alam, (sehingga) menjadi instrumen fiskal kurang ramah lingkungan,” imbuhnya.

Example 300250
Example 120x600