Jakarta, Sultrust.com – Koalisi Pemerhati Investasi dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (KPIP Sultra) mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kiprah PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP).
Tuntutan itu disuarakan dalam aksi demonstrasi di depan kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan kantor pusat PT IPIP di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Koalisi menuding perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), itu terlibat dalam penyerobotan lahan masyarakat di Kecamatan Pomalaa. Selain itu, IPIP disebut menerima pasokan pasir dan batu dari pertambangan galian C tanpa izin.
“Alih-alih memberi kesejahteraan, PT IPIP justru diduga merugikan masyarakat lewat penyerobotan lahan dan praktik material ilegal,” kata penanggung jawab aksi, Ujang Hermawan.
Dalam aksinya, KPIP Sultra juga mengaitkan rantai suplai material ke PT IPIP dengan perusahaan lain. PT Awwab Juan Grup disebut sebagai pihak kedua yang berkontrak langsung dengan IPIP, sementara PT Jaya Mineral Pomala diduga terhubung sebagai pihak ketiga melalui Awwab Juan Grup.
“Rantai ini patut dicurigai sebagai celah masuknya material ilegal yang kemudian dipasok ke PT IPIP,” ujar Ujang.
Atas dugaan itu, KPIP Sultra mendesak BKPM mengambil sikap tegas. Mereka meminta lembaga tersebut merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar status Proyek Strategis Nasional (PSN) PT IPIP ditangguhkan. Tak hanya itu, izin operasi perusahaan juga diminta dibekukan sampai ada kepastian hukum.
Koalisi menuntut manajemen pusat IPIP bertanggung jawab atas dugaan penyerobotan lahan masyarakat di lingkar tambang dan keterlibatan dalam praktik material ilegal. Evaluasi terhadap jajaran manajemen IPIP di Pomalaa dinilai tidak bisa ditunda.
“Selama PT IPIP masih terindikasi melakukan praktik melawan hukum, kami menolak kehadirannya di Bumi Mekongga khususnya dan di Sulawesi Tenggara pada umumnya,” Pungkasnya. (*)
