Kendari, Sultrust.com – Rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memantik perbincangan publik.
Dari sejumlah nama yang dilantik beberapa hari lalu, satu nama mencuri perhatian, yankni Dr. Muh. Subhan, A.K., S.T., M.T., yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sultra.
Direktur GAT Institut, Ashabul Akram, menilai langkah Pemprov Sultra tersebut sebagai sinyal kemunduran dalam reformasi birokrasi. Ia menyebut, rotasi dan promosi jabatan kali ini mencederai prinsip transparansi serta semangat pemerintahan yang bersih.
“Publik tentu berhak mempertanyakan transparansi dan integritas dalam proses pengisian jabatan. Apalagi jika pejabat yang diangkat pernah memiliki catatan kedisiplinan atau sanksi sebelumnya,” ujar Ashabul Akram, Jumat (24/10/2025).
Nama Muh. Subhan bukan tanpa catatan. Berdasarkan data yang beredar, pejabat tersebut sebelumnya pernah mendapat sanksi demosi akibat dugaan pelanggaran disiplin dan kinerja buruk saat masih menjabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, tepatnya sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Namun kini, sosok yang sempat turun jabatan itu kembali dipercaya menduduki posisi strategis Eselon III.a, lengkap dengan tunjangan jabatan sesuai ketentuan.
Pelantikannya berlangsung pada Senin, 6 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Keputusan ini segera menimbulkan tanya di kalangan pemerhati kebijakan publik dan aktivis antikorupsi.
“Penempatan ASN yang memiliki rekam jejak buruk di posisi strategis bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Ashabul.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Sultra belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar pertimbangan pengangkatan kembali ASN tersebut ke jabatan struktural penting. (*)
