Jakarta, Sultrust.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Muda Nusantara (DPP RMN) mendatangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Rabu (7/8/2024).
Aksi ini dilakukan sebagai respon atas temuan dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pengadaan Website Profil Desa pada tahun 2017-2018 yang diduga merugikan negara hingga Rp5,6 miliar.
Koordinator aksi DPP RMN, Irjal Ridwan, mengungkapkan bahwa dari 156 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Konawe Utara yang telah melakukan pembayaran dengan variasi jumlah untuk pembuatan profil desa, sebanyak 145 desa diduga menjadi korban pungli yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
“Dalam kasus ini, beberapa pejabat tinggi di Pemerintah Daerah Konawe Utara, termasuk Bupati dan Ketua DPRD, diduga terlibat dalam pungli yang merugikan negara hingga Rp5,6 miliar,” kata Irjal dalam siaran pers yang diterima media ini, Minggu 11 Agustus 2024.
Ia juga menambahkan bahwa pengadaan website profil desa ini sangat janggal, karena dari 156 desa dan 11 kelurahan yang ada, sebanyak 145 desa tidak terdaftar memiliki website profil desa, sehingga pengadaan tersebut diduga fiktif.
Irjal Ridwan juga menyebutkan bahwa kasus yang melibatkan Pemerintah Daerah Konawe Utara ini tidak hanya terkait dengan pengadaan website profil desa tahun 2017-2018, tetapi juga mencakup penggunaan anggaran COVID-19 tahun 2020 serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Perusahaan Daerah Konawe Utara dalam skandal korupsi pertambangan nikel pada Konsesi IUP PT Antam Tbk (Blok Mandiodo).
Namun, Irjal menegaskan bahwa saat ini pihaknya fokus pada kasus Program Website Profil Desa, dan kasus lainnya akan dilaporkan setelah kasus website desa ini dituntaskan.
Sementara itu, Humas Kejagung RI, Ratna, saat menerima laporan dari DPP Rumpun Muda Nusantara, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Laporan dari DPP Pemuda Nusantara akan segera saya sampaikan kepada pimpinan, dan selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak terkait apabila ada hal yang perlu dilengkapi,” ujar Ratna.
