Jakarta, Sultrust.com – Komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien kembali diperkuat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategis untuk mendukung implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Penandatanganan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
Melalui sistem SP2D Online, proses pencairan dana mulai dari penerbitan SPM hingga SP2D dapat dilakukan secara real-time, tanpa menggunakan kertas (paperless), serta terhubung langsung antara pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sebagai tindak lanjut, sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Seluruh BPD yang terlibat telah melewati tahapan uji coba sistem dan memenuhi kesiapan teknis sesuai standar dari Bank Indonesia.
Peluncuran sistem SP2D Online ini mendapat sambutan positif dari para kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang hadir langsung dalam seremoni bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemerintah Daerah Konawe.
Wali Kota Siska menilai implementasi SP2D Online sebagai sebuah terobosan besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kehadiran SP2D Online akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ujar Wali Kota.
Wali Kota Kendari juga didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina, yang menyampaikan bahwa secara teknis Kota Kendari telah siap mengimplementasikan sistem ini, sejalan dengan arah transformasi digital yang tengah digencarkan pemerintah.
Farida menambahkan bahwa saat ini Pemkot Kendari menunggu hasil konsultasi lanjutan antara Bank Sultra dan Kemendagri, khususnya dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Bank Sultra tengah melakukan konsultasi dengan Pusdatin Kemendagri terkait implementasi SP2D Online. Selanjutnya, BKAD akan mengaktifkan fitur SP2D Online melalui SIPD,” jelasnya.
