Kendari, Sultrust.com – Wakil Ketua Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah-langkah tegas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang kini tengah bekerja di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ia menilai kinerja Satgas PKH di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil nyata dalam upaya menertibkan sektor pertambangan di daerah ini.
“Saya bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam hal ini Satgas PKH sudah berjalan dengan baik. Beberapa waktu lalu ada lokasi pertambangan yang ditutup dan diperiksa, bahkan saya juga mendapat informasi dari kementerian terkait bahwa kinerja Satgas ini telah bekerja di Sulawesi Tenggara,” ujar Umar Bonte saat ditemuai di salah satu Caffe di kendari, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, langkah-langkah penyegelan perusahaan tambang di Bombana serta penggeledahan oleh tim Jampidsus Kejaksaan Agung di Dinas Kehutanan (Dishut) Sultra pada Kamis 16 Oktober 2025 kemarin menandakan keseriusan pemerintah menegakkan hukum di sektor sumber daya alam.
Lanjut, ia menilai penggeledahan dan penyitaan berkas-berkas tambang tersebut merupakan fase penting dalam membuka tabir dugaan pelanggaran yang selama ini menggerogoti hak negara.
Namun, Umar Bonte mengingatkan agar kerja Satgas PKH tidak berhenti di tahap administratif semata. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Satgas baru dapat diukur jika penyegelan tambang diikuti dengan langkah hukum yang konkret.
“Penyegelan itu harus disusun dengan penegakan hukum. Kalau cuma menyegel hanya untuk sekadar memamerkan penyegelan tapi tidak dengan proses hukum, itu bukan prestasi. Prestasi yang kita tunggu adalah ada penyegelan, ada proses hukum, dan ada pengejaran terhadap kerugian negara,” Tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Umar Bonte menyatakan akan ikut memantau langsung perkembangan di lapangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komite II. Ia menilai bahwa permasalahan tambang di Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan juga merupakan tanggung jawab Presiden dalam menyelamatkan aset negara dan hak-hak rakyat.
“Saya sangat yakin Bapak Presiden bisa menyelesaikan ini. Kami di Komite II DPD RI benar-benar ikut memberikan dorongan dan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas PKH di Sultra,” ujar mantan Ketua KNPI Sultra itu.
Lebih jauh, Umar Bonte juga mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil kerja Satgas, seraya tetap memberikan perhatian dan tekanan moral agar tim tersebut bekerja tuntas.
Ia optimistis di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal pertambangan.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan secara langsung pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah seluruh majelis permusyawaratan rakyat, bahwa tidak ada ampun kepada seluruh orang-orang yang membackup lahan dan tambang-tambang ilegal,” Tutupnya. (*)
