Jakarta, Sultrust.com – Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) semakin diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global.
Indonesia, dengan tingkat adopsi AI yang tinggi di Asia Tenggara, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi ini guna mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Berdasarkan data Oliver Wyman (2023), sebanyak 13% bisnis di Indonesia telah mencapai tahap adopsi AI advanced, sementara lebih dari 80% bisnis telah mulai berinvestasi atau menggunakan AI dalam operasional mereka.
Laporan McKinsey Global Institute (2023) memproyeksikan bahwa AI akan berkontribusi hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, setara dengan pertumbuhan PDB global sebesar 1,2% per tahun. Sementara itu, laporan PwC memperkirakan dampak ekonomi AI bisa mencapai USD 15,7 triliun.
Menyoroti peluang dan tantangan AI di Indonesia, Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) menggelar diskusi panel bertajuk “Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?” dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 FORWAT.
Acara ini menghadirkan para pakar dari berbagai sektor, termasuk Adrian Lesmono (Country Consumer Business Lead NVIDIA), Sri Safitri (Sekjen KORIKA), Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital CELIOS), dan Insaf Albert Tarigan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), dengan Ardhi Suryadi, Wakil Pemimpin Redaksi Detik, sebagai moderator.
Dalam diskusi tersebut, Adrian Lesmono menekankan bahwa kedaulatan AI bukan sekadar wacana, tetapi menjadi fondasi utama dalam transformasi digital Indonesia.
“Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah kunci kedaulatan digital Indonesia. Kedaulatan AI berarti kontrol penuh atas data, efisiensi, dan percepatan digitalisasi,” ujarnya.
Pemerintah dan industri telah mulai mengambil langkah strategis, salah satunya melalui pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) untuk menjembatani kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik.
Meski memiliki potensi besar, Sri Safitri menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan AI, di antaranya:
1. Keterbatasan SDM AI, karena jumlah tenaga ahli yang masih minim dan program studi khusus AI yang baru dimulai.
2. Infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil.
3. Kurangnya pendanaan dan riset AI, yang masih jauh dibandingkan dengan negara-negara maju.
4. Tantangan regulasi dan kebijakan terkait AI, termasuk pengelolaan data dan tata kelola teknologi.
Nailul Huda menyoroti bahwa adopsi AI yang pesat di sektor finansial dan ekonomi digital telah menjadikannya tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia.
“Dengan strategi pemerintah yang tepat, kolaborasi industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Insaf Albert Tarigan menegaskan pentingnya penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional untuk memastikan teknologi ini benar-benar memberi manfaat bagi ekonomi Indonesia.
“Pemerintah perlu merancang blueprint AI nasional yang jelas, mencakup regulasi, investasi, dan transfer teknologi. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjalin kerja sama strategis dengan mitra global untuk mempercepat adopsi teknologi canggih dan memperkuat kedaulatan teknologi,” paparnya.
Di sektor industri, sejumlah perusahaan telah mengadopsi AI untuk berbagai inovasi, seperti:
• Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan Sahabat-AI, Indosat AI Experience Center, dan Digital Intelligence Operation Center (DIOC) untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi jaringan.
• GoTo, yang menggunakan AI untuk personalisasi layanan pelanggan dan analisis prediksi permintaan pasar.
• Kata.ai, yang mengembangkan solusi AI berbasis percakapan otomatis untuk bisnis dan layanan pelanggan.
• Pemerintah, yang mulai memanfaatkan AI untuk otomatisasi layanan publik dan moderasi konten melalui Komdigi.
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi penguatan kedaulatan AI nasional. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kebijakan berbasis bukti, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat membangun ekosistem AI yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
